Tujuh honorer lolos CPNS Bantul batal dilantik

id CPNS

Tujuh honorer lolos CPNS Bantul batal dilantik

Ilustrasi (foto antaranews.com)

Bantul (Antara Jogja) - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membatalkan pengangkatan dan pelantikan tujuh tenaga honorer kategori dua yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil akhir 2013 di lingkungan pemerintah setempat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto, Rabu, mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pembatalan tujuh nama dari total sebanyak 554 tenaga honorer K2 yang lolos tes CPNS di Bantul karena setelah diverifikasi pusat dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syaratnya karena apa, itu yang tahu Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Broto Supriyanto.

Menurut dia, sebenarnya sebagian besar dari tenaga honorer K2 yang lolos CPNS tersebut sudah mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, sehingga tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS dari Pemkab Bantul.

Namun demikian, kata dia ada perintah dari BKN yang menyebutkan tujuh nama harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat, menurutnya ada kemungkinan mereka dinilai tidak mampu memenuhi kriteria persyaratan yang dibebankan.

"Tujuh orang itu sudah pasti tidak bisa dilantik jadi PNS, itu (tujuh orang) di luar 50 tenaga honorer yang sebelumnya dilaporkan bermasalah, dan untuk NIP 50 orang lagi masih belum dikirim, informasi yang kami terima dari pusat hari ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Pendidikan Bantul Zahrowi mengatakan, proses seleksi CPNS dari tenaga honorer K2 dinilai sudah bermasalah sejak awal, sehingga pihaknya mendorong Pemkab kembali melakukan verifikasi ulang terhadap para tenaga honorer K2 yang sebelumnya dinyatakan lolos.

Menurut Zahrowi, gagalnya tujuh orang tenaga honorer menjadi PNS diduga dikarenakan beberapa hal di antaranya karena secara administratif mereka tidak melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan), juga dugaan pemalsuan data.

"Kasus pemalsuan data tenaga honorer K2 yang saat ini merebak adalah modus memalsukan data tahun pengangkatan mereka, karena sesuai aturan syarat yang boleh mengikuti tes CPNS adalah tenaga honorer yang diangkat maksimal 1 Januari 2005," katanya.

(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Mamiek
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar