Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu memperkuat diplomasi perbatasan untuk melindungi kedaulatan wilayah maritim Indonesia, kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
"`Border diplomacy` harus diperkuat karena tumpang tindih klaim wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga masih memungkinkan terjadi pada masa mendatang," kata Hikmahanto saat memberikan kuliah umum dengan tema "Memperkuat Kedaulatan Sebagai Negara Maritim Dalam Prespektif Hukum Internasional" di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, untuk memperkuat diplomasi perbatasan, pemerintahan Presiden Jokowi perlu segera menetapkan batas wilayah laut yang masih belum jelas dengan metode mengacu ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982).
"Melihat potensi sengketa yang selalu ada, batas wilayah laut perlu segera diperjelas," kata dia.
Selain itu, katanya, untuk mendukung upaya diplomasi, Indonesia perlu membentuk unit pendukung khusus untuk pertahanan wilayah perbatasan laut, yang berisi tim diplomat yang handal dalam berdiplomasi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia diharapkan telah memiliki kesiapan dan tidak kalah setiap kali melakukan perundingan dengan negara tetangga.
"Perlu secara khusus disiapkan diplomat-diplomat yang handal untuk persoalan itu," kata dia.
Menurut dia akibat lemahnya diplomasi perbatasan, Indonesia pernah memiliki beberapa kasus perbatasan yang pada akhirnya merugikan Indonesia.
Ia mencontohkan kasus penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Air Malaysia pada 2010 tidak boleh kembali terjadi. Di mana, ia menceriatakan, kala itu petugas KKP justru sedang menangkap nelayan Malaysia yang dinilai sedang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
"Namun justru akhirnya petugas kita yang digiring mereka karena dinilai memasuki wilayah perairan Malaysia. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Hikmahanto.
Ia menilai, upaya tegas untuk menindak setiap nelayan asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal seperti yang mulai diupayakan pemerintah saat ini juga perlu secara konsisten dilakukan. "Itu akan menunjukkan bahwa kita bisa tegas," kata Hikmahanto.
KR-LQH
Berita Lainnya
Hikmahanto sebut tidak mudah bagi siapapun gugat China soal COVID-19
Rabu, 29 April 2020 11:03 Wib
Indonesia tidak melanggar HAM ketika tolak pulangkan eks ISIS
Rabu, 12 Februari 2020 20:44 Wib
Pemerintah diminta ekstra hati-hati rencana buka jalur domestik ke asing
Kamis, 6 Juni 2019 12:23 Wib
Kementerian Luar Negeri harus protes tulisan dubes Inggris
Selasa, 24 April 2018 22:31 Wib
Hikmahanto: empat opsi penghalauan kapal oleh Australia
Jumat, 19 Juni 2015 9:22 Wib
Hikmahanto: Brazil langgar tata krama diplomasi
Sabtu, 21 Februari 2015 16:17 Wib
Hikmahanto : kegiatan masyarakat perlu diorientasikan ke laut
Selasa, 6 Januari 2015 19:11 Wib
Hikmahanto: tepat deportasi WNI ikut militer Singapura
Jumat, 14 November 2014 10:49 Wib