Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah perlu mulai mengarahkan berbagai kegiatan masyarakat agar lebih diorientasikan ke laut sebagai upaya awal menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
"Jika ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, maka masyarakat harus diorientasikan untuk lebih menyenangi kegiatan di laut," kata Hikmahanto saat memberikan kuliah umum dengan tema "Memperkuat Kedaulatan Sebagai Negara Maritim Dalam Perspektif Hukum Internasional" di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia untuk membuat masyarakat lebih mencintai dan memanfaatkan keberadaan laut, pemerintah perlu merealisasikan secara optimal gagasan pembangunan infrastruktur, utamanya infrastruktur transportasi laut.
Tiadanya infrastruktur yang memadai di laut, menurut Hikmahanto, menjadikan masyarakat selama ini mengabaikan keberadaan laut dan lebih berfokus ke transportasi darat. "Sangat ironis jika masyarakat maritim seperti Indonesia mengabaikan laut," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, pemerintah juga perlu memberikan stimulus baik dalam bentuk permodalan atau lainnya kepada pelaku usaha dan nelayan agar lebih memfokuskan kegiatan kemaritiman.
Stimulus kepada nelayan dan pelaku usaha di laut itu, menurut Hikmahanto, juga perlu dilandasi aturan perundang-undangan agar lebih memiliki kenyamanan dalam melakukan kegiatan kemaritiman.
"Jangan sampai justru ada perundangan yang membelenggu masyarakat untuk melakukan kegiatan di laut," kata dia.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Hikmahanto sebut tidak mudah bagi siapapun gugat China soal COVID-19
Rabu, 29 April 2020 11:03 Wib
Indonesia tidak melanggar HAM ketika tolak pulangkan eks ISIS
Rabu, 12 Februari 2020 20:44 Wib
Pemerintah diminta ekstra hati-hati rencana buka jalur domestik ke asing
Kamis, 6 Juni 2019 12:23 Wib
Kementerian Luar Negeri harus protes tulisan dubes Inggris
Selasa, 24 April 2018 22:31 Wib
Hikmahanto: empat opsi penghalauan kapal oleh Australia
Jumat, 19 Juni 2015 9:22 Wib
Hikmahanto: Brazil langgar tata krama diplomasi
Sabtu, 21 Februari 2015 16:17 Wib
Hikmahanto: pemerintah perlu perkuat diplomasi perbatasan
Selasa, 6 Januari 2015 17:49 Wib
Hikmahanto: tepat deportasi WNI ikut militer Singapura
Jumat, 14 November 2014 10:49 Wib