Akademisi: implementasi ekonomi kerakyatan perlu disempurnakan

Yogyakarta (Antara Jogja) - Implementasi konsep ekonomi kerakyatan perlu disempurnakan oleh pemerintah sebagai kunci untuk mengentaskan warga miskin, kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.

"Ekonomi kerakyatan memang sudah lama didengungkan, tetapi masih sekadar menjadi komoditas (politik)," kata Edy pada lokakarya Peran Strategis Intelektual Muslim dalam Pembangunan SDM dan Kepemimpinan Peduli Persatuan Umat di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Minggu.

Dalam acara yang diselenggarakan untuk menyongsong Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta 9-11 Februari itu, Edy mengatakan ekonomi kerakyatan merupakan satu-satunya konsep perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam, kata dia, mengajarkan tentang keseimbangan, menghindari ketimpangan ekonomi dengan tujuan mewujdukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah, kata dia, perlu kembali bersandar pada perilaku ekonomi berdasarkan nilai islam atau nilai yang dimiliki mayoritas umat di Indonesia.

"Namun sayangnya kita selama ini masih terbelenggu dengan sistem ekonomi yang mengajarkan keserakahan," kata dia.

Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, ia mengatakan, perlu dilakukan dengan memberikan akses bagi seluruh rakyat khususnya masyarakat miskin untuk terlibat dalam aktivitas perekonomian. Akses juga harus diberikan kepada kelompok usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) yang mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, kata dia, pemberian akses itu masih belum didukung dengan akses pemberian kredit permodalan. Alokasi kredit yang diberikan Perbankan lebih banyak menyasar sektor modern yang hanya digeluti sebagian kecil masyarakat.

"Karena dianggap lemah dalam kepemilikan jaminan atau agunan, UMKM akhirnya terpaksa meminjam kepada lembaga keuangan informal dengan bunga lebih tinggi," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap implementasi ekonomi kerakyatan perlu diterapkan dengan memberikan bimbingan serta edukasi kepada masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan. Sebagian masyarakat miskin tertutup aksesnya karena keterbatasan kemampuan pendidikan dan keterampilan.

"Untuk itu sudah menjadi tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta untuk memberikan pelatihan sehingga akses untuk membuka dunia kerja terbuka bagi masyarakat miskin," kata mantan Rektor UII Yogyakarta ini.
L007