Kulon Progo (Antara Jogja) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono mengatakan daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mengalami stagnasi.
"Kondisi itu disertai inflasi yang tinggi menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo gagal," katanya di Kulon Progo, Sabtu.
Menurut dia, kenaikan dan penurunan bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat bawah.
"Harga kebutuhan masyarakat sangat dipengaruhi harga BBM. Semua lapisan masyarakat menggunakan BBM, sehingga saat BBM naik, daya beli masyarakat rendah," katanya.
Jadi, kata dia, wajar kalau pertumbuhan ekomomi melambat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo gagal meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat pada 2014," kata Ponimin.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang melambat menandakan pembangunan di berbagai sektor belum merata.
Ia mencontohkan masyarakat perdesaan yang mengembangkan plasma ayam potong diombang-ambingkan oleh pihak ketiga yakni penjual pakan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat bawah melemah.
Namun demikian, ia mengakui program pembangunan dan kebijakan ekonomi Pemkab Kulon Progo sudah bagus, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan.
"Kebijakan ekonomi dan pembangunan sudah bagus, hanya saja pada akhir 2014 dan awal 2015 ada kebijakan kenaikan dan penurunan BBM. Akibatnya, daya beli masyarakat sangat rendah," kata Ponimin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan berdasarkan realisasi indikator sasaran pertumbuhan ekonomi 2014 masih di bawah target.
"Pada 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05 persen. Pada 2014, pemkab hanya mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen dari target 5,12 persen. Pada 2016, Pemkab Kulon Progo mentargetkan 5,39 persen," kata Langgeng.
Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo juga gagal meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Pada 2013, pendapatan perkapita penduduk mencapai Rp5,114 juta per tahun, 2014 Rp5,229 juta per tahun.
"Artinya pada 2014, Pemkab Kulon Progo gagal mencapai target pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp5,334 juta per tahun. Data ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
Namun demikian, kata Langgeng, pemkab berhasil menurunkan rasio gini dari indeks 0,3400 pada 2013, menjadi 0,2959 dari target 0,3375.
"Artinya, tidak ada kesenjangan yang mencolok atas kebijakan pemerintah," katanya.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Wapres minta rangkul kearifan lokal untuk ekonomi syariah di RI
Rabu, 27 Maret 2024 17:34 Wib
Presiden: Maritim kunci perkembangan ekonomi Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 14:24 Wib
Indef: Pemerintahan baru diminta optimalkan sektor pangan
Rabu, 27 Maret 2024 3:46 Wib
Ekonomi kreatif dongkrak ekonomi inklusif di IKN
Minggu, 24 Maret 2024 0:33 Wib
ICDX-akademisi terbitkan buku mini komoditas syariah
Sabtu, 23 Maret 2024 6:43 Wib
Prabowo jadi presiden, ekonomi Indonesia 'moncer'
Jumat, 22 Maret 2024 19:46 Wib
Kemenparekraf: Kongres APAO dongkrak ekonomi Rp250,4 miliar
Jumat, 22 Maret 2024 16:09 Wib
Menparekraf-MUI perluas ekonomi pariwisata halal di Indonesia
Selasa, 19 Maret 2024 15:20 Wib