Yogyakarta (Antara Jogja) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nizar Ali mengaku kesulitan mengawasi setiap pemberangkatan jamaah umroh karena biro perjalanan tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusinya.
"Biro travel tidak pernah memberikan laporan kepada kami terkait setiap jumlah pemberangkatan jamaah umroh maupun haji," kata Nizar pada acara Sosialisasi Kebijakan Kantor Kanwil Kemenag DIY dengan Media Massa Tahun 2015 di Yogyakarta, Rabu.
Padahal, laporan itu diperlukan untuk mengantisipasi adanya oknum tertentu yang memanfaatkan perjalanan itu untuk bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Seperti diberitakan, 16 WNI dinyatakan hilang di Turki. Mereka memakai visa turis, lalu berpisah dari rombongannya. Belasan orang asal Surabaya dan Surakarta yang juga termasuk empat balita itu menumpang Turkish Airlines TK 67, melalui jasa biro perjalanan dari Jakarta.
Menurut dia seharusnya ada regulasi khusus yang mewajibkan biro perjalanan haji dan umroh melaporkan setiap keberangkatan jamaahnya ke Kanwil Kemenag. Dengan begitu, pihaknya dapat turut memastikan apakah seluruhnya telah kembali ke Tanah Air semua, atau ada yang bergabung ke Suriah."Dengan demikian kami bisa ikut mengontrol," kata dia.
Hingga saat ini, dia mengatakan, dari berbagai biro perjalanan haji dan umroh yang ada di DIY, baru tiga biro yang resmi mendaftarkan ke Kemenag DIY, yakini Bani Tholhah (biro umroh), Multazam dan Bina Umat (biro perjalanan haji).
"Seluruhnya tidak ada yang melaporkan berapa jamaah yang diberangkatkan karena memang belum ada regulasi yang mewajibkannya," kata Nizar Ali.
L007
Berita Lainnya
Lantik PPNS dan MPD Notaris, Kakanwil Kemenkumham DIY: Laksanakan amanah sebaik-baiknya
Selasa, 5 Desember 2023 8:05 Wib
Madrasah diminta hasilkan SDM berkualitas
Sabtu, 10 Juni 2023 5:55 Wib
Kakanwil Kemenkumham DIY Lantik PPNS Perhubungan Darat dan Notaris Pengganti Bantul-Gunungkidul
Kamis, 11 Mei 2023 9:46 Wib
Barber Shop D'Bui, sarana edukasi asimilasi Lapas Bitung
Senin, 1 Mei 2023 7:30 Wib
Lantik PPNS Imigrasi dan Notaris Pengganti, Kakanwil Kemenkumham DIY: laksanakan amanah sebaik-baiknya
Rabu, 22 Februari 2023 6:22 Wib
Kemenkumham: Pergantian Kakanwil DIY tak terkait kasus lapas
Jumat, 11 Maret 2022 23:27 Wib
Kakanwil: Kepatuhan pengusaha Bantul bayar pajak rendah
Selasa, 21 Februari 2017 20:20 Wib
Kakanwil: kapasitas lapas di DIY masih aman
Rabu, 25 Desember 2013 16:31 Wib