Pemkab beri pelatihan perangkat desa tentang SID

id Gunung Kidul

Pemkab beri pelatihan perangkat desa tentang SID

Kabupaten Gunung Kidul (Foto Istimewa) (istimewa)

Gunung Kidul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pelatihan terhadap perangkat desa tentang Sistem Informasi Desa dengan harapan angka kemiskinan mendekati akurat.

Hari ini, 144 desa sudah mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID), dan diharapkan bisa segera dijalankan, " kata Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Gunung Kidul, Senin.

Ia mengatakan tujuan SID untuk pendataan administrasi kependudukan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dan akurasi data, validasi data dalam penaggulangan kemiskinan yang didalamnya terdapat Analisis Kemiskinan Partisipasi (AKP).

SID diharapkan memudahkan masyarakat diantaranya dalam mengurus surat pengantar bisa dilayani dalam hitungan menit, dan data penduduk bisa ditampilkan lebih detail.

"Pelaksaan SID ini didukung oleh berbagai pihak termasuk LSM, nantinya Gunung Kidul akan lebih maju dari daerah lain dalam menampilkan data kependudukan," kata Immawan.

Harapannya, 2016 data yang ditampilkan jauh lebih akurat. Sehingga, data yang disajikan akan di sinkronkan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

"Di setiap daerah data kemiskinan masih diragukan, tetapi kedepan di Gunung Kidul akan jauh lebih akurat," katanya.

Saat ini, kata Immawan, pemkab dan DPRD tengah menyelesaikan raperda tentang kemiskinan. Nantinya ada lembaga penanggulangan ditingkat desa.

"Dalam penanggulangan kemiskinan akan ada cara kerja menggunakan teknologi yaitu SID dan ada kelembagaan sehingga keduanya akan terhubung. Sehingga penanggulangan kemiskinan akan lebih mudah," kata dia.

Immawan berharap Pemimpin Gunung Kidul yang terpilih dalam Pilkada 2015 mendukung dengan menyediakan jaringan internet di setiap desa, dan server agar SID bisa berjalan dengan baik.

"Saat ini server yang kami miliki baru dipakai separuh, dan kedepan agar bisa dimaksimalkan. Yang dibutuhkan adalah anggaran jaringan internet dan server," kata politisi PAN ini.

Ia mengatakan data yang disajikan dalam SID akan dikomunikasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga implementasi penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan.

"Nanti akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait," kata dia.

Sebelumnya, aktivis Idea Tri Wahyuni Suci W mengatakan penerapan SID meliputi pelayanan masyarakat, validasi data kemiskinan dan website desa. Namun demikian, pihaknya mengakui ada kendala yang dihadapi yakni jaringan internet.

"Semua harus berada pada satu server dan yang bisa mengadakan itu adalah pemkab," katanya.

(KR-STR)