Penerimaan CPNS Bantul tunggu keputusan Kemenpan-RB

Bantul (Antara Jogja) - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil 2015.

"Kalau peluang untuk mengajukan saya kira Bantul bisa mengusulkan, namun kebijakan untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kami menunggu surat dari Kemenpan dan RB," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Supriyanto Widodo, Rabu.

Menurut dia, keputusan penerimaan CPNS di tingkat daerah berada di tangan pemerintah pusat setelah ada analisis jabatan dan beban kerja dengan membandingkan ketersediaan jumlah aparatur pemerintahan itu di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab).

Ia mengatakan analisis jabatan oleh Kemenpan dan RB tersebut dilakukan setelah BKD melakukan input data seluruh PNS di lingkungan pemkab, mulai dari jumlah, jabatan, golongan hingga beban kerja secara online yang terkoneksi langsung dengan pusat.

"Untuk pengajuan (CPNS) itu, dari Kemenpan ada program e-formasi, dari situ kami mengentri data secara online, sehingga dapat diketahui struktur organisasi seperti apa, berapa kebutuhan pegawai dan ada berapa jumlah pegawai," katanya.

Ia mengatakan upaya input data sistem online e-formasi yang dilakukan lembaganya untuk seluruh PNS di Bantul tersebut ditargetkan selesai 16 Mei 2015, untuk selanjutnya akan dicermati Kemenpan dan RB bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"E-formasi ini kami mulai sejak 2014, namun karena tahun itu belum bisa diselesaikan, sehingga kami diberikan waktu sampai 16 Mei nanti, pekerjaan yang tidak mudah bagi kami, karena di Bantul ada sekitar 11 ribu PNS semua harus didata," katanya.

Pihaknya akan berupaya menyelesaikan pendataan semua PNS secara online tersebut, agar nantinya bisa diketahui berapa kebutuhan PNS dan berapa formasi yang akan diusulkan dalam penerimaaan CPNS tahun 2015.

"Kalau untuk saat ini, kami belum bisa menjelaskan berapa detail kebutuhan dan kekurangan PNS, karena masih proses entri. Untuk proses entri kami minta bantuan dari masing-masing satuan perangkat kerja daerah (SKPD)," katanya.

KR-HRI