Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto butuh keberanian

Kamis, 4 Juni 2015 13:20 WIB

Pelabuhan Tanjung Adikarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Mamiek)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai sejak 2004, namun hingga kini belum juga selesai dan belum bisa dioperasikan karena anggarannya tergantung pada pemerintah pusat.

Tiga kementerian harus bertanggung jawab atas penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPU-Pera) dan Kementerian Perhubungan.

Awalnya, tiga kementerian ini bersatu-padu menanganggarkan dana untuk pembangunan pelabuhan sesuai kewajibannya. Namun, lima tahun belakangan, mereka terkesan angkat tangan. Padahal, anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sedikitnya Rp450 miliar.

Di sisi lain, Pemerintah DIY dan Pemkab Kulon Progo mengharapkan penyelesaian pelabuhan yang berada di pantai selatan dengan ombak besar itu. Pelabuhan Tanjung Adikarto sebagai lambang membongkar cara berpikir, bagaimana menaklukan ombak pantai untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mengubah visi dan misi pembangunan Pemda DIY dari "Among Tani menuju Dagang Layar".

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan itu, membutuhkan keberanian yakni menyelesaikan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pelabuhan ini akan menjadi pemacu utama pembangunan kawasan selatan dan sektor kelautan.

Kalangan nelayan Kabupaten Kulon Progo mengharapkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto ini.

Ketua "Kelompok Nelayan Ngudi Mulyo" Pantai Glagah Ngudi Warno mengatakan pemecah gelombang di muara Sungai Serang yang rencananya menjadi jalur keluar masuk pelabuhan, belum dapat dilewati perahu nelayan.

"Hal ini dikarenakan material batu dan beton tripot dihantam gelombang, berserakan di jalur keluar masuk pelabuhan. Nelayan berusaha menjauhkan perahu di jalur tersebut karena membahayakan keselamatan nelayan. Kami berharap Pemerintahan Jokowi-JK melanjutkan pembangunan pelabuhan di Karangwuni," kata Warno.

Hal yang sama diungkapkan anggota "Kelompok Nelayan Ngudi Mulyo" Puji Waluyo bahwabangunan pemecah gelombang yang menjadi kendala bagi nelayan karena perahu tidak dapat masuk keluar pelabuhan.

Setiap berangkat dan kembali melaut, kata Puji, perahu nelayan mendarat di pantai dengan mengerahkan tenaga pendorong.

Di kawasan dermaga sudah dilengkapi fasilitas pendukung seperti kolam pelabuhan, bangunan tempat pelelangan ikan (TPI), perbekalan, perkantoran dan fasilitas lainnnya.

"Fasilitas pendukung yang sudah ada hanya sia-sia jika pembangunan pemecah gelombang tidak dilanjutkan. Sudah belasan perahu nelayan mengalami kecelakaan yang mencoba melewati jalur keluar masuk pelabuhan," kata Puji.

Sementara itu, seorang nelayan Karangwuni Afandi mengatakan setiap tahun ada dua sampai tiga kapal yang rusak karena membentur tripot Tanjung Adikarto yang ambles ke laut.

"Pemecah gelombang itu kunci utama sebuah pelabuhan. Pembangunan pemecah ombak ini dilakukan secara bertahap, sehingga tripot-tripot yang tertata ambles diterjang ombak. Kami berharap, pemecah ombak segera diselesaikan karena membayakan keselamatan nelayan," kata Afandi.

Menurut dia, pengerukan pasir di muara Sungai Serang kurang bermanfaat bagi nelayan. Selama pemecah ombak tidak diselesaikan, pasir dari laut dan sungai akan terus menumpuk.

"Hal yang terpenting adalah penyelesaian pemecah ombak. Selain menumpuk pasir, muara Tanjung Adikarto banyak berserakan batu-batu," katanya.

Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo Sudarno mengatakan pembangunan di bidang maritim atau kelautan menjadi prioritas utama.

"Karena itu penyelesaian pelabuhan perikanan dengan segala penyediaan fasilitasnya menjadi agenda utama dibarengi dengan penyiapan SDM nelayan," katanya.

Selesaikan Secara Bertahap

Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto membutuhkan anggaran Rp300 miliar, kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saya kira, tahun ini Pelabuhan Tanjung Adikarto belum bisa beroperasi karena penyelesaiannya membutuhkan anggaran Rp300 miliar," kata Sultan.

Menurut Sultan, Tanjung Adikarto dapat diselesaikan dalam dua tahun anggaran, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

"Yang penting bagi saya, tahun ini ada anggaran untuk pengerukan arus pelayaran. Begitu selesai dikeruk, difungsikan untuk kapal-kapal di atas 20 grosston," katanya.

Terkait perbaikan dan memperpanjang pemecah ombak, Sultan mengatakan, akan dibangun sambil jalan. "Yang terpenting kapal nelayan sudah bisa beroperasi," katanya.

Ia juga mengatakan pemerintah kabupaten telah mengikutsertakan nelayan-nelayan lokal pada pelatihan pengoperasian kapal besar di Cilacap, Jawa Tengah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mengoperasikan kapal besar supaya hasil tangkapan meningkat.

"Nelayan Kulon Progo dilatih di Cilacap dan Gunung Kidul," kata dia.

Sultan juga mengatakan dirinya pesimistis kawasan industri pesisir akan teralisasi di DIY karena saat ini nelayan masih menggunakan kapal-kapal kecil dan hasil tangkapan ikan masih sedikit.

"Kalau itu belum. Bagaimana akan bicara kawasan industri ikan, kalau ikan yang ditangkap dengan kapal-kapal kecil," kata dia.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan akan kembali ke Kantor KKP untuk memastikan terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah kunci dari keberhasilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan," kata Hasto.
KR-STR