Kulon Progo, (Antara Jogja) - Petani di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan komisi pengawasan pupuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi hingga tingkat bawah supaya tepat sasaran.
Ketua Asosiasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kulon Progo Margiono di Kulon Progo, Senin, mengatakan selama ini pengawasan pupuk masih sebatas administrasi.
"Komisi pengawasan pupuk hanya melihat administrasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), tapi tidak pernah mau melihat persoalan kelompok tani," kata Margiono.
Ia juga mengatakan pengawasan pupuk selama ini juga hanya di tingkat penyalur pupuk resmi, tapi tidak penah memperhatikan kebutuhan pupuk petani.
Menurut Margiono, Pemkab Kulon Progo harus mendata ulang jumlah sawah yang ditanami padi, jumlah petani, dan kebutuhan pupuk dan saprodi lainnya.
"Selama ini, pemkab hanya mengandalkan laporan dari petugas pendamping lapangan (PPL) dan petugas pemerintah desa. Padahal, mereka jarang turun kelapangan untuk memastikan kebutuhan pupuk petani dan luasan tanam," katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo Bambang Tri Budi mengatakan, pada 2015, pihaknya belum ke lapangan mengawasi distribusi pupuk dari distributor ke kelompok tani.
"Sejauh ini tidak ada laporan kelangkaan pupuk atau dugaan penimbunan pupuk oleh agen atau pengecer. Meski demikian, kami mengimbau kepada petani untuk segera melapor ke petugas penyuluh lapangan (PPL) apabila terjadi masalah pupuk," kata Bambang.***3***
(KR-STR)
Komisi pengawasan pupuk diharapkan awasi distribusi pupuk
Pupuk bersubsidi (antaranews.com)
