LBH Yogyakarta minta 60 sekolah hentikan pungutan

id LBH

LBH Yogyakarta minta 60 sekolah hentikan pungutan

lbh keadilan (pastinews.com)

Jogja (Antara Jogja) - Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta akan mengirimkan somasi terbuka kepada 60 sekolah untuk segera menghentikan praktik pungutan biaya sekolah terhadap siswa baru.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Hamzal Wahyudin dalam konferensi pers di Yogyakarta, Selasa, mengatakan somasi terbuka tersebut akan dilayangkan mulai Selasa, menyusul adanya aduan dari masyarakat serta data temuan dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY).

"Sesuai aduan masyarakat mulai SD, SMP, SMA negeri di Yogyakarta masih banyak yang melakukan pungutan liar padahal sudah ada regulasi yang melarang," kata dia.

Menurut Hamzal, sesuai data investigasi dari LOD DIY serta data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarang Lidi terdapat 60 sekolah yang masih memungut biaya operasional dan investasi dari siswa baru. Sekolah tersebut tersebar di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Padahal, ia mengatakan, praktik pungutan biaya pendidikan terhadap siswa SD serta SMP telah dilarang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

"Apalagi biaya bantuan operasional sekolah (BOS) juga saat ini ditingkatkan mulai Rp800 ribu untuk SD, Rp1 juta untuk SMP, dan Rp1,2 juta untuk SMA," kata dia.

Selain meminta sekolah menghentikan pungutan, menurut Hamzal, bagi sekolah yang telah menerima uang pungutan dari siswa baru agar segera mengembalikan .

Selanjutnya melalui somasi terbuka tersebut, kata Hamzal, LBH Yogyakarta juga meminta pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota segera menerbitkan Surat Edaran yang melarang pungutan sekolah bagi siswa baru.

"DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga kami dorong untuk melakukan pengawasan serta membentuk tim pengawas guna menindak tegas kepala sekolah yang masih mendukung pungutan liar tersebut," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris LSM Sarang Lidi DIY, Yuliani Putri Sunardi mengatakan sesuai hasil investigasi serta laporan dari masyarakat, pungutan biaya pendidikan rata-rata berbentuk biaya uang gedung, seragam, biaya ekstrakurikuler.

"Ada juga yang menyebut uang infaq, namun sifatnya tetap wajib dibayarkan oleh siswa sesuai besaran yang ditentukan," kata dia.

(L007)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar