Legislator nilai pengerukan alur pelayaran pelabuhan sia-sia

id Pelabuhan Tanjung Adikarto

Legislator nilai pengerukan alur pelayaran pelabuhan sia-sia

Pengerukan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto Mamiek/ANTARA)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai pengerukan alur pelayanan dan pendalaman kolam Pelabuhan Tanjung Adikarto akan sia-sia bila pemecah ombak dari sisi barat dan timur tidak diperpanjang.

"Sepanjang pemecah ombak tidak diperpanjang, pengerukan akan percuma. Biaya pengerukan setiap tahun akan jauh lebih besar," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo Muhtaron Asrori di Kulon Progo, Minggu.

Menurut dia, kondisi laut selatan berbeda dengan laut di wilayah utara. Gelombang laut pantai selatan selalu membawa pasir. Meski saat ini sudah dibangun pemecah ombak, bangunannya belum sesuai spesifikasi.

"Kami berharap ada keseriusan dalam penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto. Penyelesan pembangunan pelabuhan membutuhkan komitmen besar dari daerah hingga pusat. Jangan sampai setiap tiga bulan, ada anggaran pengerusakan arus pelayanan," katanya.

Selain itu, ia menyayangkan pembuangan pasir yang dikeruk dari alur pelayaran hanya ditaruh di sisi pelabuhan. Hal ini berpotensi kembali ke alur saat hujan, dan menggangu keindahan Pantai Glagah.

"Pembuangan pasir mengganggu pariwisata di Pantai Glagah. Kami menilai tidak ada koordinasi dengan dinas pengampu dermaga dan pengampu pariwisata. Pasir hasil pengerukan arus pelayaran akan menjadi masalah baru," kata Muhtarom.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi mengatakan saat ini di sisi barat sudah ada pemecah ombak sepanjang 250 meter. Sedangkan untuk pemecah ombak di sisi timur baru dibangun sepanjang 220 meter.

Dia mengungkapkan setidaknya masih membutuhkan 80 meter lagi pemecah ombak di sisi tersebut karena pemecah ombak tersebut memiliki fungsi yang cukup penting, yakni sebagai penghambat pendangkalan di kawasan pelabuhan yang berada di Desa Karangwuni, Wates.

"Masih kurang sekitar 80 meter lagi. Anggaran untuk pembuatan pemecah ombak itu sekitar Rp170 miliar," kata Andung.

Andung menambahkan, hingga 2014 keseluruhan anggaran yang dikeluarkan untuk membangun pelabuhan ini mencapai Rp352 miliar. Namun, pengerjaan proyek tersebut diakuinya cukup memakan waktu yang lama karena adanya hambatan pada alokasi anggaran. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut setidaknya hampir memakan waktu hingga 15 tahun.

"Kami targetkan pada Februari 2016 pelabuhan ini sudah bisa dilaunching, kapal-kapal besar mulai bisa merapat dan dapat segera dioperasikan," kata Andung.

(KR-STR)