Kejari Bantul siap mengawal pemanfaatan dana desa

id kejari bantul

Kejaksaan (Foto Istimewa)

Bantul, (Antara Jogja) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap melakukan pengawalan terhadap jalannya program pemerintahan daerah termasuk program pemerintah desa yang menggunakan anggaran dana desa.

Kepala Kejari Bantul, Siti Aisyah di Bantul, Selasa, mengatakan, pengawalan dilaksanakan melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Bantul yang dibentuk melalui keputusan Jaksa Agung pada 1 Oktober 2015 yang juga terbentuk serentak di semua kejaksaan se-Indonesia.

"Tugas TP4D untuk mengawal dan mengamankan jalannya pemerintahan dan pembangunan dengan cara preventif berupa upaya penerangan hukum," katanya dalam sosialisasi TP4D dan penegakan hukum bagi pamong desa dan masyarakat di Balai Desa Trirenggo, Bantul.

Menurut dia, selain upaya preventif, tim tersebut dapat memberikan pendampingan hukum bagi unsur pemerintahan daerah seperti desa dalam penggunaan anggaran agar tidak menyalahi aturan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Desa bisa berkoordinasi dengan TP4D untuk meminta pendampingan, bagaimana agar uang anggaran keuangan desa bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Siti Aisyah.

Ia mengatakan, melalui sosialisasi tersebut, pihaknya berharap anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang turun ke desa bisa dimanfaatkan dengan optimal berdasarkan regulasi-regulasi yang ada di pusat hingga daerah dan jika ada hambatan di lapangan bisa dikawal oleh tim yang dibentuk Kejari.

"Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, rincian penggunaan dana juga sudah diatur," katanya.

Menurutnya, TP4D Bantul akan dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bantul dengan Wakil Ketua dari Kasipidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) dan Kasidatum (Kepala Seksi Perdata Umum), serta sejumlah jaksa sebagai sekretaris dan anggota.

Sementara, Kasi Intel Kejari Bantul, Putro Haryanto mengatakan, tugas terberat yang harus mendapat kawalan TP4D di Kejari Bantul adalah tentang pemanfaatan dana desa yang digelontorkan miliaran rupiah per desa tersebut.

"Selain itu pengawalan mengenai penggunaan Danais (dana keistimewaan) dari DIY. Jadi setelah TP4D dibentuk, pengawalan sudah mulai kita lakukan ke lapangan," katanya.***2***

(KR-HRI)

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar