Panggungharjo tingkatkan kualitas rumah tidak layak huni

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan dana desa untuk memfasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni milik warga setempat agar layak ditinggali.

"Tahun ini ada 12 rumah yang menjadi sasaran program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), dengan setiap rumah rata-rata mendapat bantuan Rp5 juta," kata Kepala Desa Pangggungharjo Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi di Bantul, Minggu.

Menurut dia, program peningkatan kualitas RTLH tersebut menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Dana Desa 2015 yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp368 juta.

"Untuk tenaga perbaikan rumah kami minta bantuan aparat TNI, yang hari ini (Minggu) sudah diawali dengan gotong royong warga, kemudian hari-hari selanjutnya dari ada keterlibatan TNI," katanya.

Ia mengatakan, program peningkatan kualitas RTLH di desanya akan terus dijalankan pemerintah desa dalam empat tahun ke depan, sehingga ditargetkan seluruh RTLH di wilayahnya makin nyaman ditinggali pemilik.

"Di Panggungharjo masih ada sekitar 180 rumah tidak layak, tahun depan (2016) direncanakan ada 46 rumah yang mendapat bantuan, dan jumlahnya ditingkatkan lagi di tahun berikutnya, kami targetkan hingga 2018 sudah rampung," katanya.

Menurut dia, program peningkatan kualitas RTLH yang dijalankan desanya pada 2015 ini yang pertama, karena sebelumnya kegiatan yang sama diprogramkan pemerintah pusat melalui pemkeb kabupaten (Pemkab).

Ia mengatakan, program ini untuk mengoptimalisasi serapan Dana Desa menyusul adanya Undang-Undang tentang Desa, yang di antaranya mengatur setiap desa menerima di antaranya dana desa, alokasi dana desa dengan total lebih dari Rp1 miliar.

"Mulai 2015 ini kan perangkat-perangkat desa mengalami `syok`, karena sebelumnya yang hanya mengelola dana desa sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta, namun saat ini miliaran rupiah," katanya.

Menurut dia, Desa Panggungharjo tahun 2015 menerima anggaran desa dengan total Rp2,5 miliar, yang di antaranya selain dana desa ada alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp1,67 miliar.

"Untuk dana desa seratus persen untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan tidak boleh untuk biaya operasional, sementara ADD di antaranya sekitar 30 persen untuk pemberdayaan dan 30 persen untuk operasional," katanya.

(KR-HRI)