2.040 KK terdampak erupsi Merapi sudah direlokasi

Selasa, 24 November 2015 14:04 WIB

Ilustrasi, hunian tetap korban Merapi (antaranews.com)

Sleman, (Antara Jogja) - Sebanyak 2.040 dari 2.582 kepala keluarga (KK) terdampak erupsi Gunung Merapi 2010 sudah menempati rumah yang lebih aman terhadap risiko bencana erupsi, kata Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi.

"Lingkungan permukiman mereka juga sudah mulai tertata serta komunitasnya lebih tanggap terhadap risiko bencana, kata bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli bidang pembangunan Kunto Riyadi pada Workshop Penghidupan masyarakat Huntap di Sleman, Selasa.

Menurut dia, membangun kembali di daerah pascabencana tidaklah mudah, selain memerlukan perencanaan matang dan dana yang besar juga menuntut keterlibatan penuh warga masyarakat yang menjadi korban.

"Berkat kerja sama yang baik melalui koordinasi dan komunikasi yang jelas dan transparan, lambat laun tumbuh rasa saling percaya, saling memperkuat dan saling memerlukan di antara para pemangku kepentingan yang terkait, termasuk dari Rekompak, kini sebagian besar warga terdampak erupsi Merapi 2010 telah bisa tinggal di rumah yang aman dan menjalani kehidupannya seperti semula," katanya.

Ia mengatakan, yang jelas pekerjaan pemkab sleman belum usai, masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) terhadap 542 KK warga Sleman yang belum bersedia relokasi menjauh dari sumber bencana.

"Termasuk 103 KK yang sudah difasilitasi rumah dana bantuan rumah (DBR), tetapi belum konsisten mau menghuni, masih mondar mandir menempati hunian tetap relokasi dan rumah lama yang berada di lokasi asal yang dilarang sebagai tempat untuk hunian," katanya.

Kepada SKPD teknis yang terkait dengan permasalahan relokasi, penjabat bupati berharap tetap berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang masih menjadi PR terkait relokasi hunian tersebut, antara lain seperti masalah kependudukan, masalah sertifikat tanah, masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya.

"Permasalahan-permasalahan seperti tersebut sudah selayaknya untuk tetap dituntaskan," katanya.

Ia mengatakan, sebetulnya Rekompak sudah pamit pada akhir November 2014. Namun karena sebagian rumah DBR dan infrastruktur pendukung kehidupan (livelihood) masih ada yang berfungsi optimal, maka PU Cipta Karya sebagai pengampu kegiatan kembali memobilisasi Tim Rekompak untuk melakukan pendampingan optimalisasi fungsi aset baik yang BDR maupun yang dana bantuan lingkungan (DBL) livelihood pada awal bulan Juni 2015.

"Kegiatan pendampingan tersebut telah mendorong masyarakat penerima DBR dan pengelola aset `livelihood` kembali membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang berkembang di lapangan," katanya.

Selama lima bulan pendampingan, kata dia, tercatat ada tambahan 47 KK menghuni huntap (DBR) dan aset-aset DBL "ivelihood" hampir semuanya mulai difungsikan.

"Showroom, kubung jamur, rumah produksi semuanya mulai difungsikan," katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PU,Kepala BPPTKG Yogyakarta,,Kepala PU ESDM DIY, Camat Cangkringan Edy Harmana, SH, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto.***1***

(V001)