Rombongan Kementerian PAN dan RB yang diwakili Naftalia Sipayung dan Ronald A Annas ini bermaksud melihat proses penyajian hasil evaluasi akutanbiltas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman.
Penjabat Sekda Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno, mengatakan dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Pemkab Sleman dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan.
"Dengan kegiatan ini berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dapat melihat upaya Pemkab Sleman dalam upayanya mewujudkan "good governance"," katanya.
Menurut dia, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
"Peningkatan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sleman untuk mengimplementasikan misi Kabupaten Sleman meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat didalam mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan gender," katanya.
Ia mengatakan, upaya dan strategi untuk mewujudkan misi tersebut, dari tahun ketahun salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sleman adalah diprioritaskan pada kualitas pelayanan publik.
"Guna meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Sleman tidak hanya memfokuskan pada penyediaan fasilitas pelayanan publik yang layak, tetapi juga dengan penguatan integritas, pembenahan dan peningkatan sistem manajemen pengelolaannya serta juga SDM pelaksananya," katanya.
Iswoyo mengatakan, upaya pengendalian kinerja dilaksanakan dengan penerapan SPIP dan untuk menstadarisasi pelayanan, sertifikasi ISO pada institusi layanan publik secara langsung dan SPM sebagai salah satu indikator target yang harus dipenuhi secara minimal.
"Berbagai pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus terus dilakukan untuk mendukung `good governance` baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi," katanya.
Ia mengatakan, sejak 2011 hingga 2014, penilaian LAKIP Pemkab Sleman memperoleh nilai "B", yang tentu saja harus terus ditingkatkan mengingat daerah-daerah lainnya juga terus belajar mengejar ketertinggalannya.
"Komitmen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Pemkab Sleman ditunjukkan melalui sistem pengendalian dan monitoring yang dilakukan secara periodik melalui Rakordalbang setiap tiga bulan sekali, Rakorpim setiap bulan dan Forum Akselerasi Kinerja Pemda setiap minggunya," katanya,
Selain itu, kata dia, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah juga dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan informasi manajemen pemerintahan dalam rangka penerapan e-government pada keseluruhan OPD.
"Untuk itu Pemkab Sleman melakukan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang meliputi perencanaan anggaran (SIMRENDA), anggaran, pelaksanaan, pelaporan (SIMTEPPA) dan evaluasi kinerja (SAKIP).Dilanjutkan paparan sistem dan program penyusunan anggaran kinerja oleh Wimbo Budi Prasojo dari dari Dihubkominfo kab.Sleman dan dialog," katanya. ***2***
(V001)
