Sekretariat DPRD DIY pelajari pengembangan pariwisata Bali

id Sekretariat DPRD DIY pelajari pengembangan pariwisata Bali

Sekretariat DPRD DIY pelajari pengembangan pariwisata Bali

Sejumlah warga mengikuti kegiatan adat di antara deretan rumah tradisional Bali di Desa Penglipuran, Bangli, Bali. (Antara Foto/Nyoman Budhiana)

Denpasar, (Antara Jogja) - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Provinsi Bali, Rabu, dengan agenda mempelajari model pengembangan destinasi wisata di Bali.

Sekretaris DPRD DIY Drajat Ruswandono dalam kunjungannya bersama rombongan wartawan Yogyakarta diterima di ruang Wiswa Sabha Pratama oleh Kepala Bagian Penyaringan dan Pengolahan Informasi Pemprov Bali I Made Rentin, serta Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nyoman Wardawan.

"Kami ingin belajar dan menambah wawasan fakta empiris khususnya mengenai pengembangan destinasi wisata baru di Bali," kata Drajat.

Menurut Drajat, keberhasilan pengelolaan destinasi wisata di Bali dapat menjadi preseden yang baik bagi pengelolaan wisata di DIY. Apalagi Bali dan DIY memiliki beberapa kesamaan model destinasi seperti pengembangan desa wisata.

"Karena kami juga punya desa wisata, itulah sebabnya kami memilih Bali untuk belajar dan melihat pengembangan wisatanya," kata dia.

Beberapa pengelolaan desa wisata di Bali yang cukup baik dicontoh di DIY, menurut Drajat, seperti yang ia jumpai di Desa Penglipuran, Bangli, Bali. Desa wisata tradisional adat Bali tersebut pernah mendapatkan predikat desa wisata terbaik se-Asia Tenggara.

Menurut dia, upaya perbaikan dan evaluasi pengembangan wisata di DIY masih diperlukan untuk mencapai cita-cita DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata pada 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nyoman Wardawan mengatakan pengelolaan pariwisata di daerahnya memiliki beberapa model. Di antaranya ada yang dikelola swasta, negara, desa adat, dan kerja sama antara pemprov dan desa adat.

Namun demikian, menurut Nyoman, sebagian besar pengelolaan pariwisata di Bali mampu terus berkembang dan diminati wisatawan hingga saat ini berkat pengelolaan yang rata-rata didominasi oleh desa adat.

Dengan adanya hukum adat yang dikeluarkan oleh pihak desa adat, maka tradisi dan kelestarian destinasi wisata di Bali lebih terjamin.

"Karena desa adat memiliki aturan sendiri yang jika dilanggar akan ada sanksi adat. Bagi warga Bali sanksi adat lebih ditakuti," kata dia.

Sementara itu, ia mengatakan pemprov memiliki peran memfasilitasi, membina, menyediakan regulasi dan finansial untuk membenahi infrastruktur destinasi wisata.

Hukum adat serta hukum negara dalam pengelolaan pariwisata di Bali perlu ditegakkan berdampingan agar upaya perusakan bangunan maupun perusakan citra wisata di Bali dapat secara efektif ditangkal.

"Karena jika terjadi seperti bom Bali pada 2002 akan berdampak pada wisata di seluruh Indonesia," kata dia.

Menurut Nyoman, hingga kini desa wisata di Bali berjumlah 100 desa, terdiri atas 42 desa wisata yang sudah mandiri dan berkembang, dan 58 sisanya masih memerlukan pembinaan.

Kunjungan wisatawan di Bali pada 2015 mencapai 4.164.000 orang, melebihi target Dinas Pariwisata Bali yang sebelumnya menetapkan sebanyak 4 juta orang.

"Kami berharap kemajuan pariwisata di DIY juga bisa melebihi Bali, jangan sampai Bali saja yang terkenal. Bali lebih terkenal karena pengembangan wisatanya memang jauh lebih dulu," kata Nyoman.




(T.L007)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar