Badan Geospasial siapkan pelatihan pembuatan peta desa

Bantul (Antara Jogja) - Badan Informasi Geospasial menyiapkan pelatihan pembuatan peta desa bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta guna memberikan pemahaman terhadap aparatur sipil negara dalam melakukan pemetaan wilayah.

"Kegiatan kita kadang melakukan pelatihan pemetaan, kita juga akan memberikan pelatihan pemetaan untuk SKPD pada April nanti," kata Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial (BIG), Wiwin Ambarwulan usai audiensi dengan Bupati Bantul, Kamis.

Menurut dia, pelatihan pemetaan bagi pejabat Pemkab Bantul yang akan dilaksanakan di Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis yang dibangun lembaganya bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) itu akan mengundang sekitar 10 SKPD terkait.

Instansi pemerintah daerah itu, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta SKPD teknis lainnya.

"Kita undang mereka untuk pelatihan bagaimana buat peta desa, karena sekarang kan semua pembangunan dimulai yang paling kecil dari tingkat desa, apalagi sekarang ini masih ada desa yang belum jelas potensinya," katanya.

Dengan adanya peta desa itu, nantinya pemerintah daerah akan mengetahui berapa luas masing-masing desa, bagaimana tingkat kesulitan mencapai desa tersebut guna menentukan tahapan pembangunan selanjutnya.

"Justru kami di Parangritis sudah melakukan pemetaan, akan tetapi baru satu desa, yaitu Desa Parangtrtis, padahal Kabupaten Bantul mempunyai 75 desa, yang tentu punya potensi masing-masing," katanya.

Oleh sebab itu, menurut dia, tujuan lembaganya beraudiensi dengan Bupati Bantul tersebut dalam rangka menjalin kerja sama dan MoU, termasuk kaitannya dengan pengembangan dan rencana konservasi gumuk pasir Pantai Parangtritis.

"Itu yang kami nanti, karena dengan adanya MoU, kita bisa `sharing`, misalnya sumber daya manusia dari UGM, universitas yang memang punya SDM-nya, nanti BIG dan pemda `sharing` biayanya," katanya.

(KR-HRI)