Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Saptoyo di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan, Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 86, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
"Kami sudah mengembangkan aplikasi SID dari aplikasi untuk olah data kemisikinan. Kami sudah berupaya memfasilitasi website diseluruh desa," kata Saptoyo usai mengikuti kegiatan Forum E-Goverment Desa se-Kabupaten Gunung Kidul.
Ia mengatakan pemerintah kabupaten suda membuat Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terkait pembentukan TKPK dan pengelolaan data kemiskinan. Perbub Nomor 55 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanan Perda Nomor 2 tahun 2015.
Selain itu Surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 060/5306 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pembentukan TKPK Desa dan Persepatan Sistem Informasi Desa.
Pada webside tersebut desa tinggal menindaklanjuti dengan cara mengisi data-data. Misalnya, tulisan mengenai potensi wilayah. Masing-masing padukuhan di desa setempat dapat menginformasikan hal positif.
"Melalui teknologi informatika, data kemiskinan bisa valid karena diferifikasi dan divalidasi secara berjenjang melibatkan masyarakat," katanya.
Saptoyo mengakui dari 144 desa yang ada baru sekitar 25 persen saja terlihat aktif. Diantara desa paling aktif itu, Desa Nglanggeran dan Desa Nglegi, Kecamatan Patuk. Untuk itu ada 18 relawan forum pengembang Sistem Informasi Desa ( SID) dan melakukan pelatihan kepada perangkat desa.
Staf Dishub Kominfo Heri Susanto mengatakan salah satu kendala website tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena persoalan rendahnya SDM. "Keberadaan relawan sebanyak 18 menjadi sangat penting. Diharapkan mereka daat memberikan pendampingan," kata Heri Susanto. ***2***
(KR-STR)
