Gunung Kidul wacanakan perubahan desain JJLS Legundi-Girijati

id Jalur jalan lintas selatan

Gunung Kidul wacanakan perubahan desain JJLS Legundi-Girijati

Jalur jalan lintas selatan (JJLS) di wilayah Kabupaten Bantul, DIY (Foto Antara/Hery Sidik)

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan perubahan desain jalur jalan lintas selatan sepanjang empat kilometer di jalur Legundi sampai Girijati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gunung Kidul Edy Praptomo di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan pihaknya mewacanakan desain ulang jalur jalan lintas selatan (JJLS) dari Legundi sampai Girijati karena jalan dinilai terlalu berkelok-kelok dan masih ada tanjakan yang cukup tinggi.

"Tapi memang belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan provinsi. Kami baru mewacanakan," kata Edy.

Ia mengatakan perubahan ini agar JJLS bisa dilalui truk besar dan kendaraan besar lainnya. Meski saat ini jalur tersebut sudah selebar 17 meter namun dinilai belum layak untuk dilalui kendaraan besar.

"Jalur tersebut awal JJLS dibangun di Gunung Kidul. Saat itu pembangunannya hanya meneruskan jalan desa," kata dia.

Meski demikian, Edy mengakui untuk mendesain ulang cukup rumit karena di sekitar jalur tersebut sudah banyak pemukiman.

"Setelah ada pembangunan muncul banyak pemukiman itu yang mungkin menyebabkan kesulitan, tapi belum ada kajian lebih mendalam apakah melalui jalan lama atau melalui jalur lain," ucapnya.

Saat ini, perkembangan JJLS akan menyelesaikan pematokan wilayah Planjan sampai Tepus dan akan dilanjutkan sampai Jeruk Wudel, Girisubo. Nantinya akan masuk bagian klarifikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan.

Masyarakat bisa menanyakan jika ada yang dirasakan merugikan terkait ganti rugi. Yang sudah selesai pematokan ialah wilayah Legundi Girisekar yang kemungkinan akan dibayar Mei. Serta perbatasan Praci dengan Jeruk Wudel yang kemungkinan dibayarkan pada Oktober. "Dananya 100 persen dari dana keistimewaan (danais)," jelasnya.

Nantinya jika selesai semuanya, maka akan dilanjutkan pembebasan perbatasan Bantul dan Gunung Kidul terkait pembahasan mengenai pembangunan jembatan cukup besar yakni kelok 19.

"Selesai baru membahas mengenai jembatan penghubung Bantul-Gunung Kidul," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunung Kidul Suharno berharap dalam pembebasan tanah pemerintah memperhatikan masyarakat jangan sampai ada yang dirugikan.

"Jangan sampai ada yang dirugikan yang paling penting itu," katanya.

(KR-STR)