FPDIP dukung Bappeda indentifikasi jalan desa

Kulon Progo (Antara Jogja) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat mengidentifikasi jalan desa dan jalan kabupaten untuk data dasar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Aji Pangaribawa di Kulon Progo, Jumat, mengatakan hasil identifikasi jalan desa sangat penting untuk membuat data dasar.

"Data tersebut dapat digunakan untuk perencanaan penganggaran. Selain itu, digunakan untuk menentukan skala prioritas pembangunannya, apakah dapat dinaikkan statusnya dari desa ke kabupaten dan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi," kata Aji.

Saat ini, kata Aji, ada jalan desa yang dalam kondisi baik dan jalan rusak. Selain itu, kondisi jalan masing-masing desa sangat berbeda. Hal ini tergantung pada kondisi geografis desa dan kebijakan anggaran desa.

"Untuk itu, perlu adanya identifikasi jalan desa dan kabupaten. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, sehingga perekonomian masyarakat diharapkan tumbuh pesat," kata dia.

Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur desa harus didukung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jangan sampai, terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antardesa.

"Saat ini, ada desa yang infrastrukturnya bagus, ada yang kurang bagus. Untuk desa yang infrastrukturnya masih kurang bagus, harus didukung dari APBD," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulon Progo Sukoco mengatakan awalnya, DPU mengusulkan anggaran untuk identifikasi jalan desa dan kabupaten di 12 kecamatan sebesar Rp300 juta. Tapi oleh Bappeda dicorat saat pembahasan RAPBD 2016, kemudian Bappeda menganggarkannya Rp70 juta untuk identifikasi delapan kecamatan.

Ia mengatakan berdasarkan laporan petugas DPU yang tergabung dalam tim identifikasi, mereka baru menyelesaikan tiga kecamatan dari delapan kecamatan. Kemungkinan selesai sangat kecil.

"Kami bekerja menggunakan tim ahli dan pendamping, kalau di Bappeda berdasarkan kebijakan efisiensi," katanya.

(KR-STR)