PDIP Kulon Progo survei elektabilitas calon bupati

Kulon Progo (Antara Jogja) - Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan survei elektabilitas bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Istana, di Kulon Progo, Jumat, mengatakan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar dan mengikuti tes rekam dan jejak calon di DPP PDI Perjuangan, yakni Hasto Wardoyo sebagai bakal calon bupati, dan empat lainnya Sutedjo, Ponimin Budi Hartono, Novida Kartika Hadi, dan Yuliyantoro sebagai bakal calon wakil bupati.

"Awalnya, berdasarkan Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) PDI Perjuangan Kulon Progo, survei elektabilitas bakal calon dilaksanakan April, tapi karena suatu hal ditunda. Rencananya, kami melaksanakan survei elektabilitas bakal calon minggu depan," kata Istana.

Menurut dia, survei elektabilitas bakal calon yang akan diusung dalam pilkada merupakan syarat turunnya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Saat ini, sudah ada tiga lembaga survei yang mengajukan proposal yakni Hallmark Indonesia, Indo Barometer dan Charta Politika.

"Kami menggunakan lembaga survei yang sesuai ketentuan DPP. Kami tidak menggunakan lembagai survei lokal, lembaga survei yang digunakan benar-benar diakui kemampuannya. Minggu ini, kami menentukan lembaga surveinya, dan minggu depan setelah penanda tangan kontrok, lembaga survei yng ditunjuk langsung bekerja," kata dia.

Selain survei elektabilitas bakal calon, ia mengatakan DPC PDI Perjuangan Kulon Progo juga telah melakukan pemetaan perkembangan politik dan rekam jejak calon yang akan diusung. Pemetaan mulai dari evaluasi kinerja mesin politik partai, peta perolehan suara, hingga simulasi bakal calon yang akan diusung.

"Hasilnya sudah kami laporkan ke DPP sebagai bahan analisa," katanya.

Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPC PDI Perjuangan Kulon Progo Aris Syarifudin mengatakan DPC PDI Perjuangan melakukan pemetaan masing-masing calon. Pemetaan dilakukan secara objektif dan tidak ada intervensi dari bakal calon yang akan diusung.

"Tidak ada politik uang, kami bekerja secara objektif," kata Aris.

(KR-STR)