Pukat: politik uang ancaman pilkada berintegritas

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai politik uang masih menjadi ancaman serius terhadap upaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

"Ancaman terbesar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berintegritas adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar pemilihan kepala daerah bersih dari korupsi sehingga hasilnya pun berintegritas," kata Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril dalam diskusi bersama KPU Kota Yogyakarta di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) khususnya Pilkada Kota Yogyakarta 2017 mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perangkatnya, kontestan, serta masyarakat atau pemilih perlu memiliki komitmen untuk tidak terlibat politik uang.

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada satu pun jurus yang ampuh untuk menghilangkan atau mencegah praktik politik uang karena ketiga pihak tersebut memiliki kerentanan masing-masing dalam mewujudkan pelaksanaan pilkada yang berintegritas.

Sejumlah modus yang biasanya digunakan oleh kandidat untuk melakukan politik uang dalam pelaksanaan pilkada di antaranya adalah dalam bentuk mahar politik ke partai. "Belum ada aturan mengenai hal ini sehingga masih banyak kandidat yang melakukannya," katanya.

Selain itu, modus yang digunakan biasanya adalah memberikan uang atau barang dari kandidat ke pemilih dengan harapan warga memilihnya dalam pemungutan suara serta dari kandidat ke penyelenggara pemilihan umum.

"Karena belum ada jurus yang ampuh, maka yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan komitmen semua pihak untuk menghindari hal tersebut," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan` "grand design" pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta 2017 adalah Jogja Gempita atau "gumregah pilih wali kota" melalui pesta demokrasi yang diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KPU Kota Yogyakarta sudah menyiapkan logo atau maskot untuk pelaksanaan Pilkada 2017 yaitu berbentuk gunungan yang memiliki makna menggunakan nurani untuk mewujudkan Yogyakarta yang nyaman.

"Semua pihak perlu menyadari bahwa Pilkada 2017 adalah hajat bersama, bukan hanya kerja KPU saja tetapi juga melibatkan banyak pihak. Semuanya harus terlibat agar pelaksanaan dan hasilnya berintegritas," katanya. 
(E013)