Pemkab tidak berlakukan retribusi perajin Pasar Gabusan

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan peraturan bupati tentang retribusi Pasar Seni Gabusan yang sedang dipersiapkan, tidak mengatur retribusi bagi perajin yang menempati kios pasar itu.

"Para perajin PSG (Pasar Seni Gabusan) tetap kami gratiskan, karena semangat awal pendirian pasar seni untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul Sulistyanto di Bantul, Rabu.

Menurut dia, saat ini Pemkab Bantul bersama DPRD sedang menyiapkan materi untuk pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi di PSG, agar aset pemda yang dibangun sejak 2004 ini bisa memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Namun demikian, kata dia, penarikan retribusi di pasar seni ini nantinya akan lebih difokuskan pada sewa tempat untuk berbagai kegiatan atau even, dan tarif yang diberlakukan hanya bagi pihak swasta selaku penyelenggara kegiatan dengan skala besar.

"Kalau untuk pemerintah sendiri tidak perlu ditarik sewa tempat, melainkan hanya biaya kebersihan dan listrik. Namun kalau even skala besar misalnya jambore pecinta otomotif atau lainnya, perlu ada retribusinya," katanya.

Meski demikian, kata dia, dari hasil pembahasan dan kajian sementara, belum menyinggung pada besaran retribusi yang ditentukan, namun dipastikan besarannyatidak lebih tinggi dari sewa tempat di Jogja Expo Center (JEC).

Sementara itu, terkait dengan tingkat kunjungan ke PSG, kata dia, diakuinya masih minim, namun Sulistyanto membantah jika keberadaan pasar seni itu belum memberi kontribusi kepada perajin yang menempati dan memajang produk kerajinannya di pasar itu.

Ia mengatakan, sebab selama ini sejumlah pihak hanya melihat kontribusi dari transaksi langsung atau ritel di lokasi, padahal transaksi dalam jumlah besar terjadi pascakunjungan wisatawan ke PSG atau pembelian melalui pesanan tidak langsung.

"Rata-rata ketika di PSG, pengunjung hanya datang melihat dan membawa contoh, setelah itu baru terjadi transaksi besar. Bahkan sejumlah perajin mendapat pesanan rutin untuk dikirim ke luar daerah," katanya.

(KR-HRI)