Pemkab harapkan anggaran kesehatan dialokasikan ke kabupaten/kota

id kesehatan

Pemkab harapkan anggaran kesehatan dialokasikan ke kabupaten/kota

Pemeriksaan kesehatan (foto antarayogya.com)

Kulon Progo (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan anggaran kesehatan dari pemerintah pusat bagi keluarga kurang mampu dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota supaya pelaksanaan lebih optimal.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan banyak bupati yang mengeluh tentang kebijakan jamkesda.

"Sebenarnya bupati dan gubernur mau mengcover jamkesda tetapi regulasinya banyak hambatan, maka alangkah ruginya BPJS. Padahal, bupati dan gubernur mau menganggarkan, kenapa tidak dimanfaatkan," Hasto pada kunjungan Komisi IX DPR RI di RSUD Wates.

Selain itu, Hasto juga menyampaikan kepada komisi IX DPR RI, bahwa angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di Kulon Progo masih tinggi dan sulit menurunkannya.

"Demikian juga, tingkat pengangguran di Kulon Progo masih tinggi, tetapi untuk angka harapan hidup tertinggi se DIY, mencapai usia 75 tahun lebih," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan akhir-akhir ini, energi dan perhatian Komisi IX terkuras perhatiannya karena adanya vaksin palsu, dan sampai sekarang persoalan tersebut belum selesai dan masih dibahas oleh Komisi IX DPR RI.

Tidak hanya vaksin palsu, menurut Syamsul, saat ini juga sedang merebaknya obat palsu yang beredar di masyarakat, dan maraknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia yang disinyalir sangat mempengaruhi tenaga kerja Indonesia yang sebenarnya masih banyak menganggur.

"Kami beri perhatian dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dengan membentuk Panja Tenaga Kerja Asing, untuk memantau dan melihat serta ikut memberi masukan kepada pemerintah bagaimana masalah tenaga kerja asing ini bisa diatasi dengan baik," kata Syamsul.

Selain itu, pihaknya merasa terganggu dengan adanya Kartu BPJS Palsu, yang ditemukan di Bandung, dan minta agar persoalan ini segera diselasaikan oleh pihak BPJS karena dikhawatirkan terjadi di daerah lain.

Pada rapat dengar pendapat di DIY kali ini, Komisi IX merasa senang karena kasus vaksin palsu tidak ditemukan di DIY, tetapi salah satu rumah sakit di Yogyakarta merupakan sumber botol bekas vaksin palsu, dan diakui ada oknum di rumah sakit tersebut yang terlibat.

"Masalah-masalah yang berkembang di tingkat nasional tersebut semoga tidak terjadi di Kulon Progo," harap Syamsul.

(KR-STR)