Gunung Kidul siapkan jalur alternatif dari Kemadang-Sepanjang

Gunung Kidul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempersiapkan jalur alternatif menuju objek wisata pantai dari Kemadang hingga Pantai Sepanjang sekitar 5 kilometer, namun pembebasan lahannya ditunda karena pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Kidul Edy Praptono di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan, pemkab sudah melakukan survei dan pematokan lahan untuk pembuatan jalan tembus antara Kemadang sampai Pantai Sepanjang.

"Jalan tersebut nantinya untuk memudahkan para wisatawan menuju ke kawasan pantai," kata Edy.

Ia mengatakan jalur tersebut memudahkan wisatawan yang ingin ke pantai wilayah timur tanpa melewati Pantai Baron. Nantinya lebar jalan yang akan dibuat sebesar 12 meter dengan panjang kurang lebih 5 km. Selain itu nantinya jalan tersebut akan dibuat perempatan cukup besar untuk membelah JJLS.

"Total anggarannya sekitar Rp13 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut," katanya.

Edy mengatakan pembangunan fisik jalan diserahkan ke pusat, namun belum tahu kapan akan terealisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) juga mengalami pemotongan anggaran, akibat rasionalisasi anggaran oleh pemerintah.

"Semua tergantung pusat, kalau di sini sudah menyelesaikan pembebasan lahan, dan pusat baru membangun," kata Edy.

Sementara terpisah, Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Pengendalian Wilayah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Surono mengatakan tahun ini, pemkab menunda pembebsan lahan Rp5,8 miliar karena dampak dipangkasnya anggaran Dana Alokasi Umum senilai Rp138 miliar oleh pemerintah pusat. Anggaran pembebasan lahan yang dicoret pembangunan jalur wisata di Desa Kemadang menuju Pantai Sepanjang dan Desa Kepek, Saptosari menuju Pantai Ngrenehan.

"Proses pembebasan lahan tetap dilakukan, namun pembayarannya kemungkinan tahun depan," katanya.

Saat ini prosesnya masih tahap pengumpulan berkas. Untuk jalur Kemadang-Sepanjang setidaknya ada 150 bidang yang harus dibebaskan. "Saat ini baru 50-an bidang yang masuk," katanya.

Surono mengatakan nantinya proses pembebasan lahan dengan mengumpulkan berkas tentang bukti kepemilikan tanah, lalu pematokan, dan taksiran harga tanah oleh tim independen hingga proses pembayaran ganti rugi.

"Semua masih berjalan, namun pembayarannya ditunda," katanya.

(KR-STR)