Sleman dorong pemukiman sehat berbasis masyarakat

id rumah tidak layak huni

Sleman dorong pemukiman sehat berbasis masyarakat

ilustrasi rumah tidak layak huni (RTLH) (manteb.com)

Sleman, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong terciptanya pemukiman sehat dan layak huni berbasis masyarakat.

"Workshop permukiman sehat berbasis masyarakat ini dapat menjawab banyaknya pertanyaan warga mengenai prosedur pengajuan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH), prioritas pembangunan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan DPUP Sleman," kata Bupati Sleman Sri Purnomo pada workshop pemukiman sehat berbasis masyarakat, Selasa.

Ia mengatakan, sejumlah kegiatan yang telah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan permukiman sehat diantaranya adalah penataan kawasan kumuh di 45 lokasi di Kabupaten Sleman.

"Kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 455 unit dan pembangunan Rumah TIdak Layak Huni (RTLH) yang terus meningkat setiap tahunnya," katanya.

Menurut dia, program RTLH telah dilakukan sejak 2010. Selama 5 tahun terakhir RTLH yang telah tertangani melalui dana APBD sejumlah 1.407 unit sedangkan dari dana alokasi APBN sejumlah 1.240 unit dan dana APBD Provinsi DIY sejumlah 648 unit.

"Sedangkan pada 2016 telah dibangun 455 RTLH melalui dana APBN dan 419 dengan dana APBD," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, selain melalui alokasi dana APBN dan APBD, pembangunan RTLH juga dilakukan melalui "Corporate Social Responsibilities" (CSR). Keterlibatan perusahaan-perusahaan di Sleman dalam kegiatan CSR terus meningkat setiap tahunnya.

"Tahun ini telah terdata sejumlah perusahaan Sleman yang akan berkontribusi dalam pembangunan 12 unit RTLH diantaranya PT Pegadaian Sleman, PT TWC Borobudur-Prambanan-Boko, BPD DIY, Bank Sleman dan Alana Hotel," katanya.

Ia mengatakan, berbagai upaya yang telah dilakukan bersama ini telah berhasil meningkatkan capaian ketersediaan rumah layak huni pada 2015 sebesar 97,96 persen meningkat 0,26 persen dibanding 2014.

"Tingginya antusiasme warga dalam program RTLH semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, Pemkab Sleman telah menyusun skala prioritas pembangunan RTLH di Kabupaten Sleman," katanya.

Bupati mengatakan, pada 2016, Kecamatan Gamping menjadi prioritas pembangunan RTLH melalui dana APBN, sedangkan pada 2017 giliran Kecamatan Seyegan yang menjadi prioritas pembangunan RTLH.

"Meski demikian, pembangunan RTLH dengan dana APBD telah diselenggarakan merata di 17 kecamatan untuk mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH," katanya.

Ia mengatakan, guna mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH, tokoh masyarakat diimbau untuk melakukan seleksi lebih ketat sebelum mengajukan usulan ke Pemkab Sleman.

"Dengan seleksi berjenjang akan lebih memudahkan verifikasi lapangan serta dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat," katanya. ***4***

(V001)

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar