Dinas Pariwisata Bantul tidak sependapat penghapusan retribusi

Bantul (Antara) - Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan wacana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat atas penghapusan atau tidak ada penarikan retribusi wisata.

"Kalau retribusi wisata itu dihapus, kami menjadi kehilangan pendapatan asli daerah. Padahal retribusi itu juga dikembalikan ke pelayanan," kata Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul Jati Bayubroto, di Bantul, Minggu.

Karena itu, kata dia, instansinya tidak sependapat dengan wacana penghapusan retribusi wisata Pantai Selatan, sehingga retribusi wisata bagi wisatawan yang hendak ke kawasan objek wisata di Bantul tetap diberlakukan.

Menurut dia, instansinya belum mengetahui alasan pasti terkait wacana penghapusan retribusi wisata, namun dimungkinkan untuk mendongkrak wisatawan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

"Namun saya melihat ada atau tidak adanya retribusi itu tidak mempengaruhi secara signifikan kunjungan wisatawan, artinya masyarakat yang akan berlibur mengunjungi objek wisata sudah siap dengan biaya keperluannya selama berwisata," katanya lagi.

Jati Bayubroto mengatakan, dengan adanya pemungutan retribusi wisata yang selama ini sudah diberlakukan Pemkab Bantul sejak dibuka objek wisata itu, nanti hasilnya juga untuk meningkatkan sarana prasarana dan kebersihan objek wisata dimaksud.

"Jadi kalau anggaran untuk kebersihan tidak ada atau dipangkas pemda repot juga. Harapannya dengan retribusi kami bisa terus meningkatkan sarana prasarana dan kebersihan kawasan wisata," katanya pula.

Menurut dia, penghapusan retribusi wisata tersebut juga karena jajaran legislatif ingin pemda menerapkan pengembangan pariwisata seperti di Bali yang masuk kawasan wisata gratis, dan mengoptimalkan pendapatan pajak investor.

"Di Bali sana investornya sangat besar-besar, sementara kalau Parangtritis pengusaha pariwisatanya masih warga kami, jadi situasi dan kondisi di Bantul masih jauh dari Bali, dan kebijakan yang diambil harus memihak masyarakat," katanya lagi.

(KR-HRI)