UU tidak melarang politisi ikut serta seleksi

id seleksi OJK

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dok (Foto Antaranews)

Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjadi ketua panitia seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 mengatakan Undang-undang tak melarang anggota Partai politik (politisi) ikut seleksi OJK.

"UU tidak melarang, tapi Presiden sudah memerintahkan bahwa ini betul-betul memilih tim yang sangat penting menjaga perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani ketika ditanya wartawan terkait adanya politisi yang ikut seleksi anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

Menkeu menyatakan belum bisa berkomentar beberapa politisi yang ikut seleksi, namun panitia akan mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Nanti akan ada masukan dari masyarakat siapa saja. PPATK, KPK akan memberikan masukan," ungkap Sri Mulyani.

Menkeu juga mengatakan pihaknya akan melakukan penyaringan dengan tahapan seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dia menyebut seleksi diawali dengan perlengkapan administrasi mulai daftar riwiyat hidup, kompetesi yang dimiliki peserta, dan pada tahap selanjutnya seperti tes kesehatan, psikologi, uji kompetesi hingga wawancara sebelum diserahkan kepada Presiden.

Dalam pemebritaan sebelumnya, Sri Mulyani menyebut sebanyak 174 peserta telah memenuhi kelengkapan berkas administrasi dalam tahap pertama seleksi anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

"Yang mendaftar 843, yang komplet laporannya mencapai 174," kata Sri Mulyani yang juga merangkap ketua panitia seleksi di Jakarta, Jumat (3/2).

Sri Mulyani belum mengungkapkan nama-nama yang lolos tahapan administrasi tersebut karena hal itu akan diumumkan secara resmi.

Dalam kesempatan terpisah, dia memastikan panitia seleksi akan mencari calon anggota yang memenuhi kriteria dan melakukan penilaian berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan anggota Dewan Komisioner OJK dalam lima tahun terakhir.

"Berdasarkan itu, kita mencari kandidat yang bisa memperbaiki kinerja, mengoreksi hal-hal yang dianggap lemah industri, dan mengawal visi untuk membangun industri keuangan yang inklusif serta memiliki integritas," tutur Sri Mulyani.

Panitia Seleksi telah membuka pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 sejak Selasa (17/1) hingga Kamis (2/2) atau selama 12 hari.

Tahapan seleksi yang harus dilalui para peminat calon anggota Dewan Komisioner OJK, yaitu seleksi administratif, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, "Assessment Center", serta pemeriksaan kesehatan dan wawancara.

Panitia Seleksi akan memilih 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo yang akan menyeleksi sebanyak 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR akan menyeleksi 14 calon tersebut menjadi tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2017-2022 yang diharapkan dapat dilantik pada tanggal 21 Juli 2017, sebelum masa jabatan anggota komisioner 2012-2017 habis pada tanggal 23 Juli 2017.
***3***(J008)

Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar