PM Inggris menentang pembangunan permukiman Yahudi

id permukiman yahudi

KPK menahan Patrialis Akbar bersama tiga tersangka lain yakni Pengusaha Basuki Hariman dan sekretaris Ng Fenny serta perantara Kamaludin terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembuk

PM: INGGRIS MENENTANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN YAHUDI
         
London (Antara/Xinhua-OANA) - Perdana Menteri Inggris Theresa May membahas proses perdamaian di Timur Tengah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama satu pertemuan pada Senin (6/2) di 10 Downing Street.

Kedua pemimpin tersebut mengadakan makan siang kerja selama apa yang menjadi pertemuan bilateral pertama mereka. Tak ada taklimat setelah pertemuan pribadi itu.

Seorang juru bicara May mengatakan selama pembahasan mereka, "kedua pemimpin tersebut berbicara mengenai proses perdamaian Timur Tengah dan komitmen kuat Inggris bagi penyelesaian dua-negara sebagai cara terbaik untuk mewujudkan kestabilan dan perdamaian di wilayah itu. Perdana Menteri kembali menyampaikan penentangan Inggris terhadap kegiatan permukiman".

Selama pertemuan tersebut, May dan Netanyahu menyampaikan komitmen untuk bekerjasama dalam membangun persahabatan lama dan hubungan kuat yang sudah ada, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang. Inggris dan Israel memiliki hubungan di banyak bidang, mulai dari perdagangan dan penanaman modal, sampai pada inovasi dan teknologi, dan pertahanan serta keamanan.

"Mereka membahas kepercayaan bersama dalam perdagangan bebas dan sepakat untuk membentuk kelompok kerja perdagangan baru Inggris-Israel untuk melanjutkan kemajuan yang telah tercipta dalam hubungan penanaman modal dan perdagangan yang berkembang, dan mempersiapkan dasar bagi kesepakatan dagang pra-Brexit," juru bicara itu menambahkan.

Kedua pemimpin tersebut juga membahas peluang untuk meningkatkan penanaman modal di bidang penelitian, pembangunan dan teknologi, dan memperkuat kemitraan di semua bidang itu antara kedua pemerintah, universitas dan kegiatan usaha.

Mereka juga membahas berbagi keterangan di bidang intelijen dan keamanan media.
(Uu.C003)



Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar