Bantul canangkan Dusun Dingkikan sebagai Kampung KB

id kampung kb

Bantul canangkan Dusun Dingkikan sebagai Kampung KB

ilustrasi (Foto Antara/ Victorianus Sat Pranyoto)

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencanangkan Dusun Dingkikan Desa Argodadi sebagai Kampung Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tingkat pedukuhan itu.

"Kampung KB adalah suatu wilayah yang punya keterpaduan program kependudukan KB dan pemberdayaan keluarga dengan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis," kata Bupati Bantul Suharsono di sela pencanangan Kampung KB di Dingkikan Bantul, Senin.

Menurut dia, pencanangan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar manfaat program itu dapat dirasakan langsung masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.

Oleh sebab itu, Bupati Bantul memberikan apresiasi atas pencanangan Kampung KB di Dusun Dingkikan sehingga diharapkan dapat menjadi contoh dan diikuti dusun lainnya.

Ia mengatakan sesuai amanah UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar program KB tidak terbatas pada masalah pembangunan KB dan keluarga sejahtera saja.

"Namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk," kata Bupati.

Bupati berharap keluarga sebagai masyarakat terkecil mampu menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis, peran orang tua sebagai figur anak-anaknya juga harus punya budi pekerti yang baik dan santun bagi sesama.

Sementara itu, Camat Sedayu Lies Ratriana Nugrohowati mengatakan dengan ditunjuknya Dusun Dingkikan sebagai Kampung KB diharapkan dapat memotivasi warga dan dengan program-program pemerintah yang lain yang bersinergi dengan keluarga berencana.

"Dengan demikian kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kesehjateraan akan membaik terutama bagi keluarga prasejahtera," kata Camat Sedayu.

Dusun Dingkikan Argodadi memiliki 129 kepala keluarga (KK) prasejahtera sehingga perlu langkah nyata dan partisipasi aktif dari stakeholder dan berbagai program jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Peran serta dunia swasta dan masyakat ikut menunjang keberhasilan program KB ini. Semoga dalam enam bulan ke depan ketika dievaluasi program bisa dilihat hasilnya," katanya.
KR-HRI
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024