Priyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan selama ini kalau ada kejadian bencana, BPBD menyewa alat berat sehingga memerlukan mekanisme peminjaman.
"Untuk itu, pemkab perlu menganggarkan dana pengadaan alat berat bagi BPBD. Kalau sudah punya alat sendiri, maka akan lebih cepat melakukan penanganan," kata Priyo.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Hepy Eko Nugroho mengatakan di Kulon Progo ada 21 desa rawan bencana tersebar di kawasan Bukit Menoreh yakni Kokap, Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Pengasih.
"Setiap musim hujan, di desa tersebut pasti terjadi bencana tanah longsor dengan kadar yang berbeda," kata Hepy.
Ia mengatakan di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 66 desa potensi bencana, tapi tidak semua ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Desa tersebut cukup diberikan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Selain itu, kata Hepy, BPBD juga menetapkan 10 desa rawan potensi tsunami, di antaranya Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Karangwuni, Bugel dan Banaran.
Terkait kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo menghadapi ancaman bencana alam, ia mengatakan rutin mengecek lokasi rawan bencana, baik tanah longsor, pohon tumbang dan banjir.
"Kami terus melakukan pemantauan dan pengecekan di lokasi. Setelah itu, data dari lapangan kami gunakan untuk bahan pemetaan dan kebijakan penanganan bila terjadi bencana," kata dia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan anggaran APBD Kulon Progo hanya mampu membiayai pembentukan dua desa tangguh bencana setiap tahunnya, padahal idealnya setiap tahun harus terbentuk tujuh desa tangguh bencana.
"Dari 87 desa, 66 desa merupakan desa potensi bencana. Saat ini baru ada 22 desa tangguh bencana, atau masih tersisa 44 desa potensi bencana. Kami berharap BPBD DIY menambah anggaran untuk membentuk lima desa tangguh di Kabupaten Kulon Progo," ujar Gusdi. ***4***
"Setiap musim hujan, di desa tersebut pasti terjadi bencana tanah longsor dengan kadar yang berbeda," kata Hepy.
Ia mengatakan di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 66 desa potensi bencana, tapi tidak semua ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Desa tersebut cukup diberikan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Selain itu, kata Hepy, BPBD juga menetapkan 10 desa rawan potensi tsunami, di antaranya Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Karangwuni, Bugel dan Banaran.
Terkait kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo menghadapi ancaman bencana alam, ia mengatakan rutin mengecek lokasi rawan bencana, baik tanah longsor, pohon tumbang dan banjir.
"Kami terus melakukan pemantauan dan pengecekan di lokasi. Setelah itu, data dari lapangan kami gunakan untuk bahan pemetaan dan kebijakan penanganan bila terjadi bencana," kata dia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan anggaran APBD Kulon Progo hanya mampu membiayai pembentukan dua desa tangguh bencana setiap tahunnya, padahal idealnya setiap tahun harus terbentuk tujuh desa tangguh bencana.
"Dari 87 desa, 66 desa merupakan desa potensi bencana. Saat ini baru ada 22 desa tangguh bencana, atau masih tersisa 44 desa potensi bencana. Kami berharap BPBD DIY menambah anggaran untuk membentuk lima desa tangguh di Kabupaten Kulon Progo," ujar Gusdi. ***4***
