Akademisi: pemerintah perlu ajak masyarakat lawan "hate spin"

id Akademisi: pemerintah perlu ajak masyarakat lawan hate spin

Akademisi: pemerintah perlu ajak masyarakat lawan "hate spin"

logo Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina (istimewa)

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Ihsan Ali Fauzi mendorong pemerintah mengajak masyarakat melawan "hate spin" atau pelintiran kebencian yang secara perlahan menggerogoti kehidupan demokrasi di Indonesia.

"`Hate spin` bisa memecah belah dan memundurkan demokrasi di Indonesia," kata Ihsan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

Ihsan menjelaskan, "hate spin" adalah upaya memanipulasi ucapan seseorang yang sebetulnya tidak menghasut, namun dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menghasut untuk tujuan politik tertentu.

Menurut dia, akan sangat berbahaya jika pola seperti itu terus dibiarkan di Indonesia karena "hate spin" maupun "hate speech" (ujaran kebencian) akan merusak demokrasi di Indonesia.

Demokrasi yang sehat bisa terwujud, menurut dia, apabila masyarakatnya telah mampu menghargai seseorang bukan karena identitas agama atau etnis tertentu melainkan murni sebagai warga negara.

"Maka `Hate spin` akan memundurkan demokrasi serta membodohi orang dengan menyebarkan berita-berita palsu," ujarnya.

Menurut dia, pola "hate spin" khususnya dengan menggunakan sentimen agama atau etnis tertentu berpotensi digunakan oleh elite atau aktor politik tertentu sebagai instrumen politik dalam memenangkan pilkada di berbagai daerah setelah dinilai berhasil dalam perhelatan serupa seperti di DKI Jakarta.

Bahkan, lanjut dia, pola itu juga memungkinkan digunakan dalam ajang Pilpres 2019. "Model seperti itu selanjutnya akan banyak digunakan dalam pilkada di daerah-daerah lain," ucap dia.

Oleh sebab itu, menurut Ihsan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab menghindarkan masyarakat dari pola-pola kotor bermuatan politik yang mampu memecah belah bangsa tersebut.

"Negara memiliki SDM yang besar. Negara wajib mengeluarkan segala daya yang dimiliki untuk mendidik warga negaranya melawan `hate spin`," kata dia.














(T.L007)