Pemerintah diharap keluarkan kebijakan berpihak petani tebu

Kamis, 24 Agustus 2017 19:13 WIB

Petani tebu (Foto antaranews.com) (antaranews.com)

Bantul (Antara Jogja) - Puluhan petani tebu Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menggelar aksi di Jalan Lingkar Selatan Bantul, Kamis, berharap ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APTRI DIY Roby Hernawan mengatakan aksi keprihatinan petani tebu se-wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Madukismo Kasihan Bantul ini karena ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada petani tebu di Indonesia.

"Kami meminta petani tebu tidak dikenai PPN (pajak pertambahan nilai) terhadap hasil gula kami. Dan segera Menteri Keuangan menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," katanya.

Selain itu, kata dia, asosiasi petani tebu juga meminta harga pembelian pemerintah (HPP) gula petani dinaikkan dari sebelumnya sebesar Rp9.100 per kilogram menjadi Rp10.670 per kilogram.

"Kami juga meminta pemerintah membeli gula petani dengan harga Rp11.000 per kilogram, stop rembesan gula rafinasi di pasar konsumsi," katanya.

Pihaknya berharap, melalui aksi keprihatinan yang melibatkan sekitar 50 petani tebu se-DIY bisa didengarkan para pengambil kebijakan di Jakarta untuk menindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak kepada petani tebu.

Roby mengatakan, aksi dilakukan setelah berbagai diplomasi ditempuh tentang jeritan petani tebu kepada pengambil kebijakan di Jakarta dan ternyata tidak membuahkan hasil.

"Maka itu kami melakukan aksi ini dengan harapan Pak Presiden Joko Widodo mendengar keluhan dan jeritan petani tebu," katanya.

(T.KR-HRI)