Pemkab minta pangkalan elpiji prioritaskan konsumen wilayahnya

Bantul, (Antara Jogja) - Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pangkalan elpiji ukuran tiga kilogram di daerah ini memprioritaskan penjualan kepada konsumen atau masyarakat setempat yang menjadi wilayah distribusinya.

"Kami segera rapatkan barisan bersama pihak terkait untuk kondisikan pangkalan supaya jangan menjual ke luar wilayah sebelum menjual ke masyarakat setempat," kata Kabid Distribusi dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Bantul Yuswarseno di Bantul, Senin.

Menurut dia, langkah agar pangkalan elpiji tiga kilogram memprioritaskan penjualan kepada masyarakat setempat agar tidak ada kekosongan barang bersubsidi itu di daerahnya, menyusul kondisi kekosongan elpiji yang terjadi di wilayah Dlingo.

Ia mengatakan, rencananya pada Selasa (12/9), Dinas Perdagangan bersama hiswana migas dan koordinator agen elpiji di Bantul akan rapat koordinasi untuk mengatasi gejolak elpiji yang dialami warga wilayah Dlingo dalam beberapa pekan terakhir.

"Kebijakan yang diambil nanti seperti apa, kami harap kekosongan elpiji yang terjadi di daerah itu bisa diselesaikan dulu. Karena disinyalir ada pelanggaran wilayah dalam penjualan elpiji, misalnya ke luar, begitu sebaliknya," katanya.

Menurut dia, sebab jika setiap pangkalan elpiji menjual atau mendistribusikan ke konsumen wilayahnya yang selama ini menjadi langganan, maka gejolak terkait elpiji misalnya kekurangan tidak terjadi, karena pasokan sudah disesuaikan.

"Banyak faktor mengapa terjadi kekosongan, salah satunya akses ke luar, saya tidak tahu kebijakannya seperti apa, namun setelah kami konfirmasi ke koordinator agen elpiji, pasokan tidak ada masalah, dan sesuai kuota masing masing," katanya.

Ia menyebut, pasokan elpiji tiga kilogram untuk Bantul dari Pertamina rata-rata sekitar 22.000 per hari, sehingga jika peredarannya sesuai distribusinya dan tidak ada aksi borong elpiji, masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapat elpiji.

"Jangan ada aksi borong, karena justru akan muncul masalah lagi, kalau semua warga melakukan hal sama. Biarkan dari pemda yang menangani. Kalaupun nanti ada operasi pasar elpiji, kita lihat nanti keputusannya seperti apa," katanya.***1***

(KR-HRI)