Yogyakarta optimistis mampu penuhi target "100-0-100"

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta optimistis mampu memenuhi target "100-0-100" yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 100 persen pemenuhan sanitasi, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses air bersih.

"Ada beberapa indikator yang sudah mencapai target, namun ada pula yang masih terus kami upayakan untuk pemenuhannya hingga 2019," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Rabu.

Sejumlah indikator yang sudah memenuhi target di antaranya adalah tidak ada lagi warga yang melakukan buang air besar sembarangan, namun belum semua jamban di Kota Yogyakarta dalam kondisi aman atau memenuhi syarat kesehatan.

Dari total 131.516 jamban yang ada di Kota Yogyakarta, masih ada 1,26 persen atau 1.457 jamban yang belum aman karena belum dilengkapi dengan "septic tank" atau tersambung ke instalasi pengolahan air limbah.

Sedangkan untuk pemenuhan air bersih, lanjut Edy, sudah dapat diakses oleh sekitar 98,5 persen warga. Namun, baru ada 98,66 persen sumur milik warga yang memenuhi syarat kesehatan.

Sementara itu, untuk kawasan kumuh masih menyisakan sekitar 5,44 persen dari total luas wilayah Kota Yogyakarta yang tersebar di 13 dari 14 kecamatan. Satu-satunya kecamatan yang sudah bebas kawasan kumuh adalah Keraton.

Selain ditangani langsung oleh Kota Yogyakarta, penanganan kawasan kumuh juga dilakukan oleh Pemerintah DIY dan pemerintah pusat. Kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare ditangani oleh pemerintah pusat. "Ada sembilan kecamatan yang masuk kriteria ini," ucapnya.

Sedangkan kawasan kumuh dengan luas lima hingga 15 hektare ditangani oleh Pemerintah DIY. Di Kota Yogyakarta terdapat dua kecamatan yang masuk kategori tersebut yaitu Kecamatan Wirobrajan dan Gedongtengen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan kumuh dengan luasan kurang dari lima hektare. "Ada di dua kecamatan, Pakualaman dan Gondomanan," tuturnya.

Pada tahun lalu, luasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta berkurang 88 hektare sehingga masih menyisakan 176,9 hektare kawasan kumuh.

"Tentunya kami optimistis bisa memenuhi target yang harus dapat diselesaikan pada 2019 itu. Pemerintah terus mengajak keterlibatan masyarakat untuk ikut menanganani kawasan kumuh, termasuk peran perguruan tinggi dan swasta," ujarnya.

Pada tahun ini, penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 32 kelurahan.


(U.E013)