RSUD Wates jadi sampel penilaian zona integrasi

Kulon Progo (Antara Jogja) - Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilih untuk menjadi sampel penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan zona integritas.

Selain RSUD Wates, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo juga dipilih sebagai sampel, kata Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Didit Nurdiatmoko di Kulon Progo, Minggu.

Ia mengatakan jajarannya bertugas melakukan evaluasi ke Kulon Progo atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja di dalam lingkungan Pemkab Kulon Progo.

"Evaluasi lapangan ini dilakukan setelah Pemkab Kulon Progo mengajukan evaluasi sampel OPD, dalam bentuk dokumen," kata Didit.

Ia berharap adanya sistem dan birokrasi yang sudah baik, bukan sekadar karena siapa bupatinya saat ini. Melainkan siapapun yang memimpin Kulon Progo, sistem yang berjalan dalam birokrasi dan pemerintahan semakin lama semakin baik.

"Penerapan reformasi birokrasi bukan hanya berlaku kepada bupati dan kepala OPD, namun berlaku hingga pegawai Pemkab di tingkatan paling rendah," katanya,

Terkait Kulon Progo, Didit sudah memperoleh informasi informasi tentang kemajuan-kemajuan di Kulon Progo, dan jngin mengkonfirmasi apakah berbagai perbaikan ini sudah by system atau belum.

"Kami bicara aparatur, birokrasi, kami ingin memastikan perbaikan ini by system, memang kita susun berdasarkan sistem dan pondasi yang jelas," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menuturkan selain dua OPD itu, pemkab berencana mengajukan Puskesmas Pengasih dan sejumlah pemerintah kecamatan, untuk turut dicek sebagai sampel. OPD-OPD itu juga akan diajukan kepada kementerian, untuk dinilai sebagai kawasan yang bebas korupsi.

OPD-OPD yang dipilih, akan dilihat dan dicek langsung oleh Kementerian PAN RB. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga alur pemerintahan secara lengkap. Kementerian akan mencermati, sejauh mana pemkab mampu memberikan layanan yang sempurna bagi masyarakat.

"Ada indikator yang mudah diukur dan ditentukan di OPD-OPD ini, kami menawarkan pula Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk dijadikan sampel, tapi keputusan ada pada tim penilai. Kami membebaskan tim penilai, untuk memilih OPD mana yang akan menjadi sampel penilaian," kata Dokter Hasto.

Ia mengatakan tidak ada kesulitan berarti dalam memberikan pelayanan sempurna kepada masyarakat. Namun ketika berbicara tentang teknologi, ia menyadari sistem pelayanan Pemkab Kulon Progo mendapatkan tantangan dalam hal ketersediaan sistem dengan teknologi yang terintegrasi. Karena dengan infrastruktur yang memadai, Pemkab mampu menyelenggarakan sistem informasi yang baik dan benar.

`Hal itu menjadi tantangan kami, karena di Kulon Progo masih ada desa dan kecamatan yang belum memiliki fiber optik," ujarnya.

(U.KR-STR)