Pemkab didesak alihkan dana CSR untuk UMKM

id bedah rumah

Pemkab didesak alihkan dana CSR untuk UMKM

Pemerintah Kulon Progo, DIY, berkomitmen melakukan bedah rumah terhadap rumah keluarga miskin. (Humas Kabupaten Kulon Progo)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhtarom Asrori mendesak pemerintah setempat mengalihkan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Muhtarom di Kulon Progo, Kamis, mengatakan saat ini program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perbankan, swasta dan BUMD difokuskan untuk membuat taman dan bedah rumah.

"Dana CSR ini seharusnya mulai dialihkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan membantu UMKM. Sehingga pelaku UMKM yang terkendala modal, dapat memanfaatkan untuk modal usaha," katanya.

Selain itu, lanjut Muhtarom, dana CSR juga diharapkan untuk pemberdayaan atlet yang belum memiliki usaha. Bantuan uang yang diberikan oleh pemkab dapat digunakan untuk menggerakkan atlet lain yang berprestasi.

"Untuk mewujudkan prestasi olahraga juga harus memperhatikan mereka. Hal ini juga dimanfaatkan untuk memberikan semangat atlet berprestasi," katanya.

Muhtarom mengatakan bantuan bedah rumah tidak seimbang dengan anggaran yang dibutuhkan. Selama ini, dana gotong royong yang diluarkan masyarakat lebih banyak ketimbang bantuan pemkab.

"Program bedah rumah dan membangun taman itu bagus, tapi kami berharap tidak menjadi prioritas pembangunan. Untuk mengentaskan kemiskinan itu, sasaran utamanya menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono mengatakan satu unit bedah rumah membutuhkan anggaran Rp25 juta hingga Rp30 juta sedangkan bantuan dari pemkab berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta.

Dari bantuan tersebut, meskipun bangun rumah sudah jadi, tapi hanya sekedar bisa ditempati sedangkan untuk membuat rumah dengan kriteria bagus, masih membutuhkan biaya tambahan lagi.

Sehingga, warga yang mendapat bantuan bedah rumah disebutnya harus mengeluarkan biaya tambahan dan warga rela hewan ternaknya dijual untuk menutupi kekurangan membangun rumah.

"Warga yang mendapat bantuan bedah rumah bukanya semakin sejahtera, tetapi justru memiliki beban hutang yang banyak dan tidak memiliki uang simpanan berupa ternak seperti sapi dan kambing," katanya.





(U.KR-STR)