Ekonom: BUMN harus dijauhkan dari prinsip birokrasi

id Ekonom: BUMN harus dijauhkan dari prinsip birokras

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetyantono berbicara dalam seminar nasional bertajuk "Melepas BUMN Dari Birokratisasi" di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (12/10). (Foto Antara/Luqman Hakim)

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, kata Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony A Prasetyantono.

"Karena terbelit birokrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sulit bergerak secepat swasta," kata Tony dalam acara seminar nasional bertajuk "Melepas BUMN Dari Birokratisasi" yang diselenggarakan Majalah Infobank di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Tony, hingga saat ini perusahaan-perusahaan BUMN sulit terlepas dari prinisip birokasi karena dari aspek pengelolaannya melibatkan multi-"stakeholder" dan pemiliknya adalah negara. Berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya dimiliki oleh perorangan.

"Kalau perusahaan swasta pemiliknya seseorang, sedangkan BUMN kan pemiliknya negara yang berarti seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya diwakilkan parlemen," kata dia.

Prinsip-prinsip birokrasi, menurut dia, mempersulit perusahaan untuk melakukan lompatan atau inovasi karena terkendala regulasi. "Namun, untuk regulasi saya melihat sudah ada perkembangan yang signifikan, banyak regulasi yang dipangkas oleh pemerintah," ucapnya.

Untuk mengurangi unsur birokratisasi dalam pengelolaannya, menurut Tony, BUMN harus mengedepankan prinsip independensi serta mengurangi tekanan-tekanan dari pemerintah. BUMN juga dituntut mengedepankan transparansi, akuntabel, serta tidak boleh terpengaruh kepentingan politik.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Bank BRI Gunawan Sulistyo menyadari dominasi prinsip-prinsip birokrasi tidak akan mampu mengejar tuntutan pasar yang lebih menginginkan pelayanan yang serba cepat dan dinamis.

Oleh sebab itu, kata Gunawan, saat ini BRI telah berkomitmen mengurangi prinsip birokrasi dengan memasukkan berbagai sentuhan teknologi yang praktis dalam berbagai aspek pelayanan.

"Untuk era generasi milenial saat ini tuntutan pelayanan yang praktis dan aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit akan ditinggalkan," ujarnya.





(T.L007)




















































Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar