Pemkab : penerima BPNT dimungkinkan sama dengan rastra

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan jumlah penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di daerah ini pada 2018 dimungkinkan sama dengan keluarga penerima beras sejahtera yaitu sekitar 97.000 keluarga.

"Teorinya harusnya orangnya sama, karena kalau itu peralihan dari rasta (beras sejehtrara) ke BPNT kan peralihan sistem," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, jumlah keluarga penerima rastra di Bantul pada 2017 sekitar 97.000 keluarga, data penerima bantuan pusat itu nantinya yang akan digunakan pemda sebagai data awal penyaluran BPNT yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2018.

"Kecuali kalau ada perubahan data reguler yang itu `updating` terus, nanti berubahnya begitu, kalau rasta mengubanya cukup dengan musyawarah desa (musdes), kalau besok BPNT harus sampai ke Kemensos, karena kan yang nyetak kartu Kemensos," katanya.

Ia mengatakan, data penerima rastra Bantul yang sekitar 97.000 keluarga itu merupakan data valid yang dikirimkan dari Kemensos pada awal 2017, dan bisa dimusdeskan kalau ada data yang meninggal dunia, atau mereka yang meningkat kesejahteraannya.

"Kalau ada kondisi seperti itu langsung bisa diganti dengan musdes di tingkat desa untuk kemudian langsung dieksekusi penggantian, itu yang rastra, kalau penerima BPNT perubahan data harus sampai ke Jakarta (pemerintah pusat)," katanya.

Saryadi mengatakan, untuk penyaluran rastra kepada keluarga penerima manfaat di Bantul untuk jatah Oktober 2017 sudah selesai pekan ini, kemudian penyaluran jatah bulan berikutnya. Tiap keluarga menerima 15 Kg beras dengan harga tebus lebih murah.

Sementara itu, kata dia, untuk pelaksanaan penyaluran BPNT melalui `Rumah Pangan Kita` (RPK) sebagai penyedia barang dari Bulog pada 2018 akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penerima yang sudah siap seperti pengalaman di Kota Yogyakarta.

"Pengalaman di kota kemarin tidak semuanya langsung ke BPNT, karena yang sudah siap dulu, kalau di kota penerima BPNT dia juga sebagai penerima PKH itu relatif sudah siap karena kartunya sudah punya, tinggal teknisnya di lapangan," katanya.
KR-HRI