Bantul diskusikan pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan

Bantul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan Forum Group Discusion atau forum diskusi mengenai Pengelolaan Zakat Daerah untuk program penanggulangan kemiskinan daerah ini.

"Jadi FGD (forum group discusion) tentang Pengelolaan Zakat Daerah ini dilatarbelakangi adanya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul yang perlu perbaikan," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela acara forum diskusi di Bantul, Rabu.

FGD tentang pengelolaan zakat itu sebagai tindak lanjut dari gagasan Wabup Bantul tentang zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantul untuk dimanfaatkan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Wabup mengatakan setiap tahun penurunan angka kemiskinan di Bantul dirasa kurang signifikan, bahkan diakui sulit mengurangi angka kemiskinan dan rata-rata angka penurunan pertahun kurang dari satu persen.

"Dan sampai saat ini angka kemiskinan di Bantul itu masih sekitar 14,55 persen dari total penduduk se-Bantul, ini termasuk tinggi, bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata nasional dan rata-rata DIY," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan langkah-langkah yang bisa menerobos kelemahan-kelemahan di dalam penaggulangan kemiskinan di Bantul, di antaranya dengan pendayagunaan zakat profesi ASN, agar penanggulangannya bisa optimal.

"Zakat profesi ASN di Bantul ini sudah kita hitung dan memiliki potensi sekitar Rp10 miliar pertahun dan ini nanti akan kita kelola bersama dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), tetapi Baznas akan kita ajak MoU dengan pemda," katanya.

Wabup melanjutkan perlunya MoU antara Baznas dan pemda dalam pengelolaan zakat ASN itu agar dalam penanggulangan kemiskinan berorientasi kepada strategi maupun sasaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat.

"Kita sudah punya `by name by address` warga miskin di Bantul, termasuk penyebaran di mana saja, nah dengan potensi Rp10 miliar zakat ASN itu nanti kita arahkan dan kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.

Apalagi, Wabup Bantul juga mengakui selama ini pengelolaan zakat di Bantul masih sebatas untuk hal-hal yang sifatnya sumbangan lepas, sehingga nantinya bisa diarahkan dalam memenuhi kebututan dasar masyarakat miskin, misalnya perumahan dan bayar sekolah.

(T.KR-HRI)