DPRD Bantul dukung sistem e-budgetting penyusunan APBD

id DPRD

DPRD (Foto Istimewa) (istimewa)

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung rencana pemerintah daerah untuk menggunakan sistem e-budgetting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Rencana pemerintah untuk menggunakan sistem e-budgetting dalam penyusunan APBD kami dukung, karena hal ini sejalan dengan semangat kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional," kata Anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Kamis.

Menurut dia, melalui pendekatan sistem e-budgetting, keseluruhan usulan program kegiatan yang mengikuti standar aplikasi akan menghadirkan transparansi dan akuntabilitas.

Ia mengatakan, kalau sebelumnya standar belanja tersebut dihitung manual, namun dengan e-budgetting, hitungannya langsung otomatis. Disamping itu, semua harus diinput sejak awal, sesuai tatakala.

Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi program kegiatan yang `ujug-ujug` (tiba-tiba) muncul di tengah jalan. Dan hal ini akan memudahkan untuk membuat skala prioritas, manakala kemampuan keuangan daerah terbatas.

"Kalau e-budgetting bicara standar keuangan, maka semestinya didahului dengan e-planning, yang memudahkan melaksanakan perencanaan pembangungan," kata Setiya yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul ini.

Menurut dia, usulan rencana pembangunan baik jalur `bottom up` dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) level desa hingga kabupaten, jalur politik melalui pokok pikiran DPRD maupun teknokratis dari birokrasi bisa dimasukkan.

"Kemudian sistem akan lebih mudah merekam sekaligus memberikan data pendukung untuk pengambilan keputusan. Apakah ada `over-lap` dan juga mana yang prioritas," katanya.

Setiya menjelaskan, kalau e-plannig dan e-budgetting bisa diaplikasikan dalam perencanaan dan penyusunan APBD, diyakini akan terjadi banyak efektivitas dan sekaligus efisiensi, namun itu semua perlu `political will` dari bupati dan jajarannya.

"Lha kalau kami di teman-teman DPRD tentu sepakat, karena e-planning dan e-budgetting akan memudahkan kerja kami untuk melakukan pengawasan atas kerja bupati/pemerintah daerah," katanya.

Ia menambahkan, tugas kami kan budgetting, pengawasan dan penyusunan peraturan daerah (perda) yang semua itu lebih mudah dilakukan dengan `support` data dari e-planning dan e-budgetting, katanya.
KR-HRI
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar