DPRD meminta pembahasan APBD 2018 segera diselesaikan

id APBD

Ilustrasi (Foto Istimewa)

Bantul (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta legislatif tersebut segera menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

"Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Platfom Prioritas Anggaran) 2018 yang sudah dikirimkan eksekutif sejak Juli, hingga saat ini belum selesai dibahas dan disepakati oleh DPRD Bantul," kata anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Minggu.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), APBD sudah harus disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD maksimal satu bulan sebelum awal tahun anggaran.

"Ya maksimal penetapan APBD 2018 itu tanggal 30 November, jadi waktunya kurang dari 14 hari efektif sampai akhir bulan ini. Sementara KUA-PPAS saja belum disepakati," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul ini.

Namun demikian, kata dia, kinerja lembaga legislatif tersebut kan kerjanya bersifat kolektif, meski sebagian anggota aktif, tetapi kalau yang lain pasif akan sama saja, namun demikian yang menjadi kata kuncinya ada di pihak pimpinan DPRD.

"Beberapa kali rapat yang semula terjadwalkan dalam agenda DPRD tiba-tiba batal tanpa ada kejelasan, bahkan itu berulang kali. Melalui jalur komunikasi internal, saya sendiri sudah berupaya menyampaikan kondisi ini, namun kurang mendapatkan respon," katanya.

Pihaknya tidak mengetahui persis, persoalannya ada di mana, tetapi kalaupun ada isu strategis yang perlu diakomodasi dalam APBD hal itu wajar, karena bagian dari dinamika politik, namun semestinya segera dikomunikasikan agar mendapatkan titik temu.

"Sejauh ini, isu yang menguat adalah tentang dana pengembalian hibah Persiba (Persatuan sepak bola) Bantul. Dimana bupati telah merencanakan dana tersebut tidak lagi masuk pos dana tak terduga sebagaimana dalam APBD sebelumnya," katanya.

Setiya mengatakan, total dana tak terduga dalam KUA-PPAS 2018 sekitar Rp10 miliar, sehingga tidak mungkin dana pengembalian hibah Persiba yang Rp11,7 miliar itu ada di sana. Sebelumnya dana tak terduga ada pada kisaran Rp19 miliar, karena mengakomodasi dana pengembalian hibah.

Menurut dia, kalau memang itu yang menjadi persoalan, harusnya bisa dicari solusinya kalau Fraksi PDI Perjuangan menghendaki dana itu dikembalikan, sementara tidak ada landasan hukum untuk mengembalikan dana tersebut ke pihak yang mengembalikan.

"Maka dari itu, kami mengusulkan agar dana itu dibelanjakan dalam APBD. Dengan catatan, bila ada perintah hukum yang `inchrah`, maka pemda wajib menganggarkan dan mengembalikan dana itu berdasar keputusan hukum yang mengikat," katanya.

(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar