Yogyakarta siapkan aturan bantuan hukum warga miskin

Pewarta : id kemiskinan

ilustrasi (antaranews.com)

Yogyakarta (Antara Jogja) - DPRD Kota Yogyakarta tengah menyusun naskah akademik tentang bantuan hukum bagi warga tidak mampu untuk diajukan sebagai raperda yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda 2018.

"Kami menggandeng pihak ketiga dari akademisi untuk menyusun naskah akademik Raperda Bantuan Hukum ini. Harapannya, naskah akademik bisa segera tuntas agar bisa dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda 2018 (Propemperda)," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, raperda tersebut disusun untuk memberikan kemudahan bagi warga miskin yang terjerat kasus hukum untuk memperoleh bantuan advokasi yang dibutuhkan.

Mekanisme bantuan, lanjut Bambang, lebih diarahkan pada advokasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum yang menjadi mitra atau sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Akan ada alokasi anggaran dalam bentuk bantuan sosial. Masyarakat kurang mampu bisa mengakses bantuan untuk memperoleh advokasi dari pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai mitra," katanya.

Saat ini, lanjut Bambang, sedang dihitung kebutuhan dana atau anggaran yang perlu dialokasikan untuk membantu warga miskin yang terjerat kasus hukum. "Harus ada perkiraan jumlah kasus dan total biaya yang dibutuhkan," katanya.

Namun demikian, ia memastikan bahwa mekanisme untuk mengakses bantuan hukum tersebut harus lebih mudah dibanding mekanisme bantuan hukum yang sudah ada di lembaga lain termasuk di pengadilan maupun kejaksaan.

"Dari beberapa masukan yang kami peroleh dari advokat atau lembaga bantuan hukum, mereka menyebut bahwa mekanisme untuk mengakses bantuan hukum dari pengadilan atau kejaksaan biasanya cukup merepotkan. Kami berkomitmen, akses bantuan hukum dari pemerintah daerah ini harus lebih mudah," katanya.

Sedangkan penentuan warga miskin yang berhak mengakses bantuan, lanjut Bambang, masih terus didiskusikan. "Apakah hanya warga yang memiliki kartu menuju sejahtera (KMS) saja atau berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini yang masih dikaji oleh tim penyusun naskah akademik," katanya.

Sementara itu, Propemperda 2018 direncanakan ditetapkan sebelum akhir November.

(E013)
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar