Realisasi APBD 2017 Kulon Progo 85,13 persen

id Realisasi APBD 2017

Realisasi APBD 2017 Kulon Progo 85,13 persen

Kabupaten Kulon Progo (Foto Istimewa) (istimewa)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencapai 85,13 persen dari total Rp1,324 triliun per 31 Oktober 2017.

"Serapan APBD 2017 sangat bagus karena sesuai ketentuan berlaku. Anggaran yang belum terserap maksimal biasanya pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan gedung. Kami optimistis anggaran akan terealiasi dengan baik hingga 26 Desember 2017," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Rudiyatno di Kulon Progo, Rabu.

Ia mengatakan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp221,215 miliar baru terealisasi 70,89 persen. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah dari target Rp43,024 miliar terealisasi Rp39,499 miliar atau 91,81 persen.

Pendapatan retribusi daerah dari target Rp7,407 miliar terealisasi Rp5,946 miliar atau 80,28 persen, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp15,783 miliar terealisasi Rp13,091 miliar atau 82,95 persen.

Rudiyatno mengatakan target PAD sebesar Rp221,215 miliar mengalami penurunan pada APBD Perubahan 2017 sekitar Rp50 miliar dari bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) bandara.

Penurunan PAD ini berdampak pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lain yang mengalami penundaan dan dikerjakan pada 2018.

"Dinas yang terkena dampak penurunan PAD adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) yang angkanya lebih dari Rp30 miliar untuk pembangunan jalan," katanya.

Terkait organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tingkat serapan anggaran tertinggi, lanjut Rudiyatno, meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BKAD dan RSUD Wates.

"Realisasi anggaran rutin di OPD tersebut di atas 85 persen per 31 Oktober 2017," katanya.

Anggota Banggar DPRD Kulon Progo Muhyadi meminta proyek infrastruktur yang tidak jadi dibangun pada 2017, karena perkiraan PAD meleset harus diprioritaskan pada 2018.

"Kami berharap pemkab serius membuat kalkulasi anggaran, sehingga program pembangunan yang direncanakan tidak meleset dari target," harapnya.


(U.KR-STR)