KPU verifikasi faktual kepengurusan parpol

id partai

Ilustrasi, poros partai islam (antarayogya.com/ist)

Bantul,  (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memverifikasi faktual kepengurusan partai politik usai tahapan perbaikan administrasi calon peserta Pemilu 2019 selesai.

"Kalau proses penelitian administrasi dan perbaikan dokumen partai politik sudah selesai, nanti kami akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Muhammad Johan Komara di Bantul, Rabu.

Menurut dia, verifikasi faktual kepengurusan parpol yang mendaftarkan menjadi calon peserta Pemilu 2019 penting dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan struktur pengurusan partai di tingkat kabupaten.

Ia menjelaskan saat ini di KPU Bantul masih tahapan perbaikan administrasi berkas parpol setelah hasil penelitian berkas dan klarifikasi terkait keanggotaan partai disampaikan pada 16 November 2017, sesuai tahapan perbaikan administrasi sampai 1 Desember.

Dengan demikian, kata dia, proses verifikasi faktual kepenguran parpol tingkat kabupaten dimulai setelah 1 Desember. Verifikasi dilakukan semua parpol yang sebelumnya menyerahkan dokumen ke KPU Bantul sebanyak 14 parpol.

"Teknisnya kami akan mendatangi kantor-kantor partai di tingkat kabupaten dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan," kata Johan Komara.

Ia mengatakan, sedangkan untuk parpol-parpol baru atau belum menjadi peserta Pemilu 2014 seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Serikat Indonesia, KPU akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan di lapangan mengacu pada berkas yang dikumpulkan.

"Dan khusus untuk parta-partai baru kami akan melakukan verifikasi keanggotaan di lapangan, hanya sebesar 10 persen secara sampling, kalau yang partai pemilu 2014 tidak sampai ke sana (verifikasi keanggotaan)," katanya.

Sementara itu, ada sembilan dari total 14 parpol tingkat Kabupaten Bantul yang berkas administrasi belum memenuhi syarat atau kurang dari jumlah minimum yang ditentukan, sehingga diminta melakukan perbaikan selama tahapan itu.

"Harapan kami agar perbaikan di awal tahapan karena sudah tidak ada lagi masa perbaikan setelah tahapan ini berakhir, yang harus dilakukan perbaikan oleh partai adalah sejumlah minimal bukti keanggotaaan di Bantul adalah 931 berkas," katanya.

Johan mengatakan bagi parpol yang yang dokumen keanggotaan sudah memenuhi batas minimal tidak diminta memperbaiki meskipun sebelumnya berkas yang dikumpulkan ada yang tidak memenuhi syarat, namun apabila diperbaiki tetap diterima.

"Kalau yang belum saya minta untuk melakukan perbaikan sejumlah data yang kurang, misalnya data minimal 931 dan ternyata setelah dihitung kurang 100 karena ada 831 berkas, maka perbaikannya hanya yang kurang untuk memenuhi 931," katanya.

(T.KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar