APBD 2018 Kulon Progo belum disahkan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta, belum disahkan karena tidak kuorum pada Sidang Paripurna Rabu (29/11).

"Rencananya, APBD Tahun 2018 kami tetapkan nanti malam 19.00 WIB. Saat ini, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dipanggil ke Bappenas," kata Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Kamis.

Ia mengatakan dua kali sidang pada Rabu (29/11) tidak kuorum karena anggotanya ada yang terjebak bencana dan sedang sakit.

Akhid mengatakan anggota Fraksi PKS Muhyadi yang ada di Kecamatan Samigaluh, rumahnya terkena bencan tanah longsor dan akses jalan tertutup. Kemudian anggota Fraksi PKB Sihabudin di Tirtorahayu, rumahnya terendam banjir, dan Ketua Fraksi PKB Suharto akses jalan kerumahnya tertutup longsor dan anggota Fraksi PKB Purwanti sedang sakit.

"Saat mereka dijemput pegawai Setwan DPRD Kulon Progo, mereka tidak bisa ikut. Mereka dalam sedang tertimpa musibah bencana," katanya.

Setelah dua kali sidang tidak kuorum, lanjut Akhid, langsung diadakan rapat pimpinan. Dari rapat pimpinan, tidak dihadiri Fraksi Bersatu.

"Dari tujuh fraksi di DPRD Kulon Progo, tidak hadir satu yakni Fraksi Bersatu," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan APBD 2018 sebesar Rp1,539 triliun digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp831,670 miliar, dan belanja langsung sebesar Rp707,902 miliar.

"Belanja tidak langsung 2018 memang masih tinggi, di atas 60 persen. Namun bila dibandingkan belanja tidak langsung 2018 turun Rp602,853 juta atau 0,07 persen," kata Hasto.
Ia mengatakan belanja langsung sebesar Rp707,902 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp37,510 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp306,788 miliar dan belanja modal sebesar Rp363,603 miliar.

"Kalau dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp99,912 miliar atau 16,43 persen," katanya.

Hasto mengatakan fokus Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2018, yaitu "Memacu pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah".

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah. Kemudian, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi social, pemantapan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD 2018 diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten," katanya.

(U.KR-STR)