Wamenkeu membuka Rembuk Integritas Nasional di Yogyakarta

id Rembuk inegritas nasional

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memukul gong sebagai tanda dibukanya acara Rembuk Integritas Nasional (RIN) 2017 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (5/12). (Foto Antara/Luqman Hakim)

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka Rembuk Integritas Nasional 2017 yang diikuti 600 delegasi kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah di Yogyakarta, Selasa.

Acara yang dihadiri Penasihat Komisi Pembera tasan Korupsi (KPK) Budi Santoso, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu mengangkat tema "Implementasi Pembangunan Budaya Integritas Nasional: Dari Komitmen Menjadi Kerja Nyata".

Dalam sambutannya, Mardiasmo menegaskan bahwa pembentukan budaya integritas harus dimiliki oleh seluruh pejabat publik di berbagai lini pemerintahan yang dibuktikan dengan langkah nyata dan tidak sekadar formalitas belaka.

"Integritas harus dibuktikan, tak hanya sekadar di atas kertas," kata Mardiasmo.

Menurut Mardiasmo, integritas mengandung makna yang luar biasa. Di antaranya mencakup perilaku yang jujur, tulus, dapat dipercaya, objektif, akuntabel, transparan, serta berkomitmen terhadap hasil.

"Integritas tidak bisa dibeli dengan mata uang apapun dan berapapun besarnya," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, melalui forum Rembuk Integritas Nasional (RIN) 2017 yang berlangsung hingga 7 Desember itu diharapkan mampu meyakinkan bahwa integritas bukan hanya formalitas, melainkan harus diubah oleh seluruh jajaran pejabat publik menjadi langkah nyata.
Penasihat KPK Budi Santoso mengatakan integritas harus dibangun berdsarkan kesadaran dalam diri masing-masing pejabat publik. Pembangunan integritas tidak bisa hanya bergantung pada aspek regulasi.

"Harus berbasis kesadaran diri pribadi. Kalau hanya berupa regulasi, sejauh ini sulit direalisasikan," kata dia.

Pembangunan integritas dalam birokrasi, menurut dia, penting untuk terus digaungkan. Hal itu mengingat keragaman latar belakang pejabat publik di Indonesia. "Karena ada yang awalnya belum berpengalaman di birokrasi sama sekali misalnya berlatar belakang pengusaha atau lainnya," kata dia.

Melalui RIN 2017 selama dua hari di Yogyakarta itu ditargetkan muncul hasil evaluasi dan akselerasi terhadap tindak lanjut hasil RIN 2016 dan Kolaborasi Tuntas Integritas Nasional II 2017.

Selain itu, juga akan berlangsung pembentukan Dewan atau Forum Integritas Nasional dan operasionalisasi Indonesia Corporate University (I-Corpu).



(T.L007)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar