Legislatif akan terapkan batas waktu pembahasan raperda

id Dprd kota

Gedung DPRD Kota Yogyakarta (antaranews.com) (antaranews.com)

Yogyakarta, (Antara Jogja) - DPRD Kota Yogyakarta akan menerapkan pemberian batas waktu pembahasan rancangan peraturan daerah pada 2018 agar kinerja legislatif semakin terukur dan target penetapan peraturan daerah dapat tercapai.

"Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) akan disesuaikan dengan pola di DPRD DIY yaitu adanya batasan waktu pembahasan," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, batasan waktu yang akan ditetapkan untuk membahas sebuah raperda akan disesuaikan dengan raperda yang akan dibahas yaitu raperda baru atau sekadar revisi dari peraturan yang sudah berlaku.

Jika raperda yang dibahas adalah raperda baru, maka batasan waktu yang ditetapkan bisa tiga bulan atau hanya dua bulan jika raperda yang dibahas adalah raperda revisi.

Jika pembahasan belum dapat diselesaikan pada tenggat waktu yang sudah ditetapkan, maka panitia khusus bisa meminta perpanjangan waktu satu pekan atau 10 hari.

"Selesai atau tidak selesai diibahas, harus dilaporkan ke pimpinan dewan. Kami ingin adanya ketegasan saat membahas raperda," kata Sujanarko.

Dengan demikian, lanjut Sujanarko, legislatif khususnya panitia khusus yang akan membahas raperda memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembahasan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pada tahun ini, kinerja DPRD Kota Yogyakarta untuk menetapkan peraturan daerah dinilai tidak terlalu bagus karena dari 27 raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, hanya dapat diselesaikan sebanyak sembilan peraturan daerah.

Pada Program Legislasi Daerah 2018, DPRD Kota Yogyakarta menetapkan 31 raperda. Sebanyak 12 raperda yang masuk adalah raperda yang belum dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Dari 12 tersebut, hanya empat yang kami nilai membutuhkan perhatian lebih banyak. Misalnya Raperda tentang Disabilitas yang harus diulang dari awal dan sisanya sudah dalam proses fasilitasi di Pemerintah DIY," katanya.

Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta memasukkan 11 raperda inisiatif eksekutif, dan DPRD Kota Yogyakarta memasukkan lima raperda inisiatif legislatif, ditambah tiga raperda tentang anggaran.

(U.E013/B/B012/B012)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar