Legislator dorong Pemkab membuat data kemiskinan terpadu

Kulon Progo - (Antara) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mendorong pemerintah setempat membuat data kemiskinan terpadu untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Akhid di Kulon Progo, Jumat, mengatakan sejauh ini, pemkab gagal memperoleh bantuan penangan kemiskinan karena lemahnya data kemiskinan.

"Data kemiskinan tidak pernah diperbaharui, contoh data kemiskinan BPJS. Integrasi dari Jamkesda ke BPJS, beberapa orang yang seharusnya menerima BPJS gagal memperoleh bantuan, karena tidak diperbaharui gagal memperoleh," kata Akhid.

Ia mengatakan alokasi anggaran BPJS untuk warga yang berhak, menjadi sia-sia karena tidak ada data kemiskinan terbaru.

"Untuk itu, kami minta pemkab melalui Dinas Sosial segera memperbaharui data kemiskinan," katanya.

Selanjutnya, DPRD Kulon Progo mendorong pemkab menyusun program komprehensif pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil hingga pemasaran produk. Pengentasan kemiskinan harus menyeluruh.

"Warga miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) diberikan bantuan alat produksi, didampingi dalam produksi dan membantu dalam pemasaran," katanya.

Lebih lanjut, Akhid mendorong pemkab melakukan intensifikasi pertanian secara menyeluruh. Contoh, pengembangan Kecamatan Sentolo sebagai pusat produksi bawang merah. Untuk mewujudkan itu, pemkab harus memberdayakan petani, perbaikan irigasi harus dituntaskan, kemudian pembuatan bibit bawang merah secara mandari.

"Kami mendorong pembanguan jaringan irigasi dibuat secara tuntas, dan pemkab memfasilitasi laboratorium bibit bawang merah," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Hamam Cahyadi mendesak pemerintah setempat terbuka mengenai data kemiskinan yang masih tinggi supaya dapat diatasi bersama-sama. Saat ini, angka kemiskinan yang tertinggi di kabupaten/kota se-DIY.

"Kemiskinan yang masih tinggi ini harus diakui dengan besar hati karena dengan mengakui kita akan bicara jujur untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan," kata Hamam.

Menurutnya, kemiskinan yang ditutup-tutupi tidak menyelesaikan persoalan yang mengakar, ibarat gunung es. "Keterbukaan data kemiskinan akan membuat semua pihak terlibat dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini menjadi pekerjaan utama bupati," katanya.

Selanjutnya, kata Hamam, infrastruktur sudah sangat mantap. Tinggal infrastruktur ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi bagi warga Kulon Progo harus ditingkatkan. Koperasi di Kulon Progo nilai asetnya sangat besar yang mencapai 40 persen dari usaha ekonomi kecil menengah.

"Perhatian Pemkab Kulon Progo terhadap koperasi-koperasi, perekonomian masyarakat yang menyentuh langsung warga harus ditingkatkan," harapnya. ***4***Budi Suyanto

(U.KR-STR/B/B008/B008) 08-12-2017 13:33:56